Inflasi Daerah Tinggi, Solo Pelajari Cara BUMD Pangan DKI Jakarta Kendalikan Inflasi

SOLO, SERUJI.CO.ID – Pada bulan Juni 2018, angka inflasi di Kota Solo, Jawa Tengah lebih tinggi daripada angka inflasi di Jawa Tengah dan nasional. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi Solo 0,85 persen pada bulan Juni.

Bila dibandingkan dengan DKI Jakarta, angka inflasi Jakarta justru jauh lebih rendah dari Kota Bengawan. Yaitu 0,48 pada bulan yang sama.

Dalam rapat koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Solo Raya, Selasa (10/7), TPID menghadirkan BUMD DKI Jakarta, PT. Food Station Tjipinang Jaya. BUMD yang berkecimpung dalam bidang pangan tersebut memiliki andil dalam pengendalian inflasi di DKI Jakarta.

Direktur Keuangan PT. Food Station Tjipinang Jaya Thomas Hadinata mengemukakan, pihaknya turut menjaga kestabilan komoditas pangan di DKI Jakarta. Salah satunya dengan menjalin kerjasama dengan daerah lain yang merupakan produsen.

BACA JUGA:  Gempa Banjarnegara, DMC Buka Dapur Umum untuk Pengungsi

“Sebab Jakarta itu untuk pangan 95 persen bergantung dari daerah lain. Sehingga penyediaannya kita bekerja sama dengan Jabar, Jatim dan Jateng,” katanya.

Tak hanya itu, BUMD pangan milik provinsi tersebut juga memberlakukan distribusi stok yang menarik guna pengendalian inflasi. Pihaknya melakukan distribusi pada 20 persen warga DKI Jakarta dengan kemampuan ekonomi yang rendah.

Kemudian, PT. Food Station Tjipinang Jaya pun menerapkan program beras bagi PNS DKI Jakarta. “Dananya dipotong dari Tunjangan Kinerja Daerah dan sistemnya menggunakan kartu atau cashless,” jelasnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Solo Bandoe Widiarto berharap, para stakeholder pengendali inflasi daerah di Solo Raya mampu mempelajari cara BUMD pangan Jakarta mengendalikan inflasi.

“Termasuk mengenai sistem kerjasama antar daerah, saya harap bisa dicontoh dan disempurnakan guna mengendalikan inflasi,” kata Bandoe. (Vita K/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Diakuisisi atau Mengakuisisi: Satu Demi Satu Jatuh ke Tangan Asing

Suatu saat Anda didatangi oleh manajer pengembangan usaha Unilever menawari Anda untuk membeli 100% saham perusahaan Anda dengan harga 25 tahun laba alias Rp250 miliar. Anda dipersilakan pensiun dengan menikmati laba 25 tahun kedepan dalam bentuk uang tunai. Anda tertarik tidak? Ngiler tidak?

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi