Ikuti Perintah Panglima, Korem Ini Akan Nobar Film G30S/PKI Bersama Masyarakat


YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – Penglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah memerintahkan seluruh jajaran TNI untuk nonton bareng (nobar) film pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) diseluruh satuan yang ada di tubuh TNI. Instruksi tersebut dengan tegas disampaikan Panglima ditengah pro-kontra soal pemutaran kembali film yang diingkari beberapa kalangan tidak sesuai fakta tersebut.

Di Yogyakarta, Komandan Korem 072/Pamungkas Brigjen Fajar Setiawan mengikuti dengan serius perintah Panglima tersebut dan akan mengadakan nobar film G30S/PKI yang memperlihatkan kekejaman dan kekejian PKI saat berusaha melakukan pemberontakan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dalam waktu dekat kami bakal nobar film G30S/PKI. Itu perintah langsung Panglima TNI, makanya wajib dilaksanakan,” kata Brigjen Fajar Setiawan di Yogyakarta, Rabu (21/09).

Tak hanya bagi kalangan militer saja, tapi Korem 072/Pamungkas juga bakal mengajak masyarakat luas menonton bareng di lokasi-lokasi strategis yang mudah diakses.

Menurut Fajar, masyarakat akan diajak menonton bareng untuk mengingat sekaligus belajar sejarah kelam bangsa Indonesia yang terjadi pada tahun 1965 silam agar jangan sampai terulang lagi. Pemutaran film sudah mulai bisa dilakukan mulai hari ini hingga 5 Oktober 2017 dan tempatnya akan digilir secara bergantian sesuai jadwal.

“Tujuannya untuk mengingatkan ada fakta sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Ini sebagai bahan pembelajaran terhadap bahaya laten PKI,” tandas Fajar.

Khusus jajaran militer, lokasi pemutaran film juga digelar di masing-masing kantor Kodim dan Koramil.

Saat ini, lanjutnya, jajarannya juga tengah menyiapkan strategi pengamanan guna memastikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat saat nonton bareng. Hal itu untuk mengantisipasi gesekan antar masyarakat mengingat pemutaran film digelar di keramaian. (Hanif/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi

Pertanyaannya mengapa hasil Islamicity Index berdasarkan arahan kitab suci Alquran hasilnya tak banyak beda dengan World Happiness Index. Pada dasarnya nilai terbaik dari agama Islam, sebagaimana agama lain, jika diuniversalkan, itu sama dengan aneka nilai manusiawi yang dirumuskan oleh peradaban mutakhir. Nilai yang Islami itu ternyata juga nilai yang manusiawi. Itulah ruang publik yang universal yang bisa dinikmati semua manusia, apapun agama dan keyakinannya.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close