Gubernur Jateng Diminta Evaluasi PPDB SLTA Yang Tidak Berkeadilan

SOLO, SERUJI.CO.ID – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK tahun 2018 ini, memunculkan beragam polemik. Beberapa orang tua siswa mengeluhkan aturan penerimaan siswa dari keluarga miskin (gakin).

Wali Kota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo mengemukakan, beberapa orang tua siswa mendatangi dirinya. Mereka menyampaikan keluh-kesah terhadap aturan gakin yang dianggap menggeser siswa-siswi berprestasi.

“Pada datang ke saya mengeluh. Padahal untuk PPDB SMA itu kewenangan dari provinsi,” ujar pria yang akrab disapa Rudy tersebut di Solo, Ahad (8/7).

Meski bukan di bawah kewenangan pemerintah Kota Surakarta, Rudy mengaku akan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait aturan PPDB kepada Gubernur Jawa Tengah.

Rudy sepakat harus ada evaluasi agar persoalan ini tidak berkepanjangan. “Memang harus dievaluasi,” katanya.

Sebelumnya, beberapa orang tua murid mengeluh putra-putri mereka kesulitan memasuki sekolah negeri. Lantaran tergeser oleh siswa gakin.

Salah satu orang tua siswa, Anto mengaku sekolah negeri harus menerima siswa gakin dengan kuota minimal 20 persen dari kuota total. Aturan ini menjadi polemik sebab tidak dibarengi dengan aturan batas maksimal kuota.

“Lebih-lebih tidak ada batas minimal nilai untuk gakin. Jadi anak saya yang rata-ratanya tinggi bisa digeser oleh gakin dengan nilai di bawahnya,” paparnya.

Ia berharap pemerintah provinsi segera melakukan evaluasi. Sistem pendidikan, katanya, harus dijalankan dengan lebih adil.

“Malah kalau masuk harus tes dulu seperti perguruan tinggi. Saya kira itu lebih fair,” pungkasnya. (Vita K/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.