Gubernur Jateng Diminta Evaluasi PPDB SLTA Yang Tidak Berkeadilan

SOLO, SERUJI.CO.ID – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA/SMK tahun 2018 ini, memunculkan beragam polemik. Beberapa orang tua siswa mengeluhkan aturan penerimaan siswa dari keluarga miskin (gakin).

Wali Kota Surakarta FX. Hadi Rudyatmo mengemukakan, beberapa orang tua siswa mendatangi dirinya. Mereka menyampaikan keluh-kesah terhadap aturan gakin yang dianggap menggeser siswa-siswi berprestasi.

“Pada datang ke saya mengeluh. Padahal untuk PPDB SMA itu kewenangan dari provinsi,” ujar pria yang akrab disapa Rudy tersebut di Solo, Ahad (8/7).

Meski bukan di bawah kewenangan pemerintah Kota Surakarta, Rudy mengaku akan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait aturan PPDB kepada Gubernur Jawa Tengah.

Rudy sepakat harus ada evaluasi agar persoalan ini tidak berkepanjangan. “Memang harus dievaluasi,” katanya.

Sebelumnya, beberapa orang tua murid mengeluh putra-putri mereka kesulitan memasuki sekolah negeri. Lantaran tergeser oleh siswa gakin.

Salah satu orang tua siswa, Anto mengaku sekolah negeri harus menerima siswa gakin dengan kuota minimal 20 persen dari kuota total. Aturan ini menjadi polemik sebab tidak dibarengi dengan aturan batas maksimal kuota.

“Lebih-lebih tidak ada batas minimal nilai untuk gakin. Jadi anak saya yang rata-ratanya tinggi bisa digeser oleh gakin dengan nilai di bawahnya,” paparnya.

Ia berharap pemerintah provinsi segera melakukan evaluasi. Sistem pendidikan, katanya, harus dijalankan dengan lebih adil.

“Malah kalau masuk harus tes dulu seperti perguruan tinggi. Saya kira itu lebih fair,” pungkasnya. (Vita K/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER