Ganjar Pranowo Nilai Sistem PPDB 2019 Rumit

SEMARANG, SERUJI.CO.ID – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebut sistem pada pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 ini rumit sehingga menimbulkan beberapa permasalahan di masyarakat.

“Sistem ini memang rumit, tidak mudah, dan kita coba menerjemahkan, masalah SKD (Surat Keterangan Domisili) palsu, tolong orang tua siap cari sekolah lain. Soal terlempar ke Wonogiri karena ‘human error’, sudah kita selesaikan,” katanya saat melakukan sidak di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Senin (8/7).

Terkait dengan hal tersebut, Gubernur Ganjar meminta semua aduan masyarakat itu sebisa mungkin segera ditangani, termasuk komplain masyarakat melalui media sosial.

Ganjar mengaku menerima banyak aduan dari orang tua calon siswa yang mendaftar PPDB 2019 tingkat SMA negeri di Jateng.

Orang nomor satu di Jateng itu juga mengaku setiap hari dihubungi para orang tua siswa melalui telepon, ada yang mengaku pendukungnya ketika pemilihan gubernur, teman sekolah, bahkan pejabat penting yang meminta agar anaknya dapat diterima di sekolah favorit atau negeri.

“Saya ini tiap hari menerima aduan, semua orang tua ingin anaknya ke sekolah negeri, tapi sistem ini tidak bisa. Pahit memang, saya sampai ditekan, ada pendukung, bahkan pejabat penting yang menekan saya. Saya tidak bisa,” ujarnya.

Saat berada di Posko PPDB kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Ganjar sempat menemui beberapa orang tua siswa yang mengadu karena anaknya tidak bisa diterima di SMA Negeri 1 karena penerapan sistem zonasi.

Ganjar bahkan memberikan penjelasan dengan tenang dan menyatakan, jika tidak ada satu pun orang yang bisa menekan dirinya untuk meloloskan calon siswa masuk ke SMA tertentu.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER