Foto Bareng Calon Bupati, Dua ASN Kudus Dinyatakan Langgar Kode Etik

KUDUS, SERUJI.CO.ID – Bawaslu Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyatakan dua aparatur sipil negara (ASN) terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik ASN karena berfoto bersama dengan calon bupati Kudus.

“Setelah kedua ASN yang merupakan suami istri tersebut dimintai klarifikasinya, kemudian dibawa ke Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) mereka dinyatakan melanggar kode etik ASN karena melanggar surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB),” kata Ketua Bawaslu Kudus Moh. Wahibul Minan di Kudus, Senin (19/3).

Dalam klarifikasinya itu, kata dia, kedua ASN mengakui berfoto bersama Calon Bupati Kudus Muhammad Tamzil.

Adapun yang mendatangkan M. Tamzil, katanya, kakaknya yang tinggal satu rumah.

Karena rumah yang ditempati merupakan tinggalan orang tua dan kakaknya itu hendak bergabung dengan M. Tamzil, maka kedua ASN yang merupakan suami istri tersebut berfoto dengan calon bupati tersebut secara spontan yang kebetulan ingin pamitan pulang.

“Mereka tidak sadar karena euforia adanya calon bupati yang datang, meskipun mengetahui larangan tersebut,” ujarnya.

Sementara SE Menpan RB nomor B/71/M.SM.00.00/2017 menyebutkan bahwa seorang ASN dilarang berfoto bersama paslon kepala daerah dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan sebagai bentuk keberpihakan.

Kedua ASN yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut merupakan pasangan suami istri karena suami merupakan ASN pada Dinas Perhubungan sementara istrinya merupakan seorang guru.

“Kami sudah merekomendasikannya ke Sekda Kudus sebagai atasan dari ASN tersebut karena mereka jelas melanggar SE Menpan RB,” ujarnya.

Terkait sanksinya, kata dia, diserahkan kepada atasannya karena Bawaslu Kudus memiliki tugas hanya sampai pada rekomendasi.

Hingga kini, lanjut dia, sudah ada tiga ASN yang terbukti melanggar, karena sebelumnya Bawaslu Kudus juga menindak pagawai Kecamatan Kaliwungu.

Sementara itu, Penjabat Sekda Kudus Sudjatmiko mengungkapkan terkait sanksi terhadap kedua ASN tersebut perlu dikaji terlebih dahulu.

“Kami perlu mengetahui sejauh mana pelanggaran yang dilakukan oleh kedua ASN tersebut,” ujarnya.

Pemkab Kudus, kata dia, tidak bisa serta-merta langsung menjatuhkan sanksi tanpa ada kajian.

Bawaslu Kudus tercatat sudah berulang kali melakukan peneguran terhadap ASN maupun kepala desa.

Kepala desa yang sebelumnya secara terang-terangan menghadiri Rapat Kerja Cabang Khusus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kudus di GOR Bung Karno Kudus pada 21 Februari 2018, yakni Kepala Desa Mlati Lor Rini Mariani.

Bahkan, kades tersebut juga terlihat berfoto bersama Calon Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sambil mengacungkan satu jari sebagai simbol nomor urut satu.

Atas pelanggaran tersebut, Bawaslu Kudus menyatakan kades tersebut melakukan pelanggaran administrasi dan Bawaslu Kudus memberikan rekomendasi kepada Bupati Kudus Musthofa serta tembusan kepada Bawaslu Jateng, Kementerian Dalam Negeri dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kudus.

Kades tersebut dinyatakan melanggar pasal 29 Undang-Undang nomor 6/2014 tentang Desa.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 6/2014 tentang Desa pasal 30, dijelaskan bahwa pelanggaran pasal 29 hanya dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. (Ant/SU05)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? Apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)?

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.