DPRD Sleman Dukung Moratorium Toko Modern Nasional

SLEMAN, SERUJI.CO.ID – Komisi A DPRD Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Sleman untuk melakukan moratorium perizinan dan pendirian toko modern berjejaring nasional.

“Kami mengharapkan agar eksekutif segera menyerahkan draf Rancangan Perubahan Peraturan Daerah (Perda) No 18 tahun 2012 tentang perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern,” kata Ketua Komisi A DPRD Sleman Nuryanta, Sabtu (27/1).

Menurut dia, perubahan perda inisiasi bupati tersebut masuk dalam Program Legistasi Daerah (Prolegda) 2018 karena banyaknya desakan dari masyarakat karena perda yang ada saat ini sudah dinilai tidak kontekstual dalam kondisi saat ini.

“Kami mendukung moratorium terkait pendirian toko modern yang akan dilakukan, sudah banyak pelanggaran yang dilakukan pengusaha ritel. Ditutup satu, buka baru lima. Bahkan sampai ke desa-desa. Harusnya sesuai dengan ketentuan perda,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini banyak toko modern berjejaring nasional yang beroperasi tanpa izin. Tidak sedikit pula izin operasinya yang kadaluarsa.

“Meski toko ritel berskala nasional mereka juga harus ikut aturan perda,” katanya.

Nuryanta mengatakan, satu sisi keberadaan toko modern memang dibutuhkan namun di sisi lain pendiriannya juga harus sesuai aturan.

“Diharapkan draf Raperda terkait perubahan Perda No18 tahun 2012 segera diajukan untuk dibahas. Eksekutif kalau jika mengajukan Raperda dipercepat. Ini agar masalah toko modern tidak berlarut-larut,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berencana menghentikan sementara (moratorium) proses pendirian toko modern berjejaring nasional. Upaya tersebut dilakukan akibat menjamurnya pendirian toko berjejaring tersebut. Pemkab saat ini menyiapkan draf moratorium pendirian toko modern.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Zero Black Out, Mampukah PLN?

Black out tidak disebut secara eksplisit. Hanya menjadi bagian jabaran risiko produksi/operasi yaitu kerusakan peralatan. Inilah  masalah pokoknya. Sesuatu yang berakibat fatal tidak diidentifikasi secara cukup dalam dokumen rencana stratejik jangka panjang PLN.

Terpilih Secara Aklamasi, Sutopo Kristanto Pimpin IKA ITS Periode 2019-2023

Pria kelahiran Tulungagung, 25 Desember 1954 ini menggantikan Ketua Umum sebelumnya, Dwi Sutjipto yang merupakan Kepala SKK Migas. Adapun Sutopo sehari-harinya adalah Presiden Direktur PT Jaya Konstruksi.

“Tenggelamkan!” Yang Populer di Era Susi Pudjiastuti, Bakal Hilang di Era Edhy Prabowo

"Tenggelamkan!" yang selama 5 tahun belakangan akrab di telinga masyarakat, akan hilang pasca Susi tidak lagi menjabat sebagai Menteri KKP, digantikan politisi Gerindra, Edhy Prabowo.

Bantah Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, Begini Penjelasan Pemprov DKI

Malah kata Syaefuloh, Pemprov DKI Jakarta terus melakukan peningkatan anggaran rehabilitasi total gedung sekolah secara signifikan, terutama pada 2017 sampai 2020

Pangkas Anggaran Pendidikan Demi Formula E, PSI: Bukti Kepedulian Anies Sangat Rendah Pada Pelajar

Diungkapkan Anggara, bahwa untuk melaksanakan perhelatan balap mobil listrik tersebut, Pemprov DKI menganggarkan sebesar Rp1,16 triliun. Namun, anggaran sebesar itu ternyata diambil dengan cara memangkas anggaran lain yang jauh lebih penting.

Bertemu Dubes Saudi Siang Ini, Menhan Prabowo Akan Bahas Soal Habib Rizieq

Dalam pertemuan yang direncanakan berlangsung pukul 15.00 WIB tersebut, Prabowo berharap dapat juga membahas soal klaim HRS yang mengatakan dicekal Kerajaan Arab Saudi.

Setelah 25 Tahun Bekerja Sebagai Dokter, Baru Ketahuan Ijazah Yang Digunakan Palsu

Ijazah kedokteran SU diketahui palsu setelah 25 tahun bekerja sebagai dokter di PT Pelni.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close