Dishub Bantul Siapkan Ratusan Armada Angkutan Mudik

BANTUL, SERUJI.CO.ID – Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menyiapkan 210 armada untuk angkutan pemudik atau warga yang pulang kampung ke daerah itu pada Idul Fitri 1439 Hijriah.

“Jumlah armada di Bantul yang siap untuk mengangkut pemudik itu terdiri antarkota dalam provinsi (AKDP) 105 armada, angkutan perbatasan 88 armada, angkutan pedesaan 17 armada,” kata Kepala Dishub Bantul Aris Suharyanto di Bantul, Senin (21/5).

Dia menjelaskan seluruh armada angkutan pemudik tersebut sudah dipastikan memenuhi syarat kelayakan angkutan jalan, sebab sudah dilakukan uji kir termasuk pemeriksaan kelengkapan komponen kendaraan lainnya.

Untuk mendukung kelancaran angkutan Lebaran, pihaknya terus berkoordinasi dengan instansi terkait dalam tim terpadu, termasuk melakukan pengujian kendaraan bermotor selama operasi Angkutan Lebaran.

“Kita juga menyediakan tiga bus cadangan armada angkutan Lebaran 2018 untuk mengantisipasi jika ada penumpukan penumpang yang terlantar di wilayah Bantul,” kata Aris.

Selama pelaksanaan Angkutan Lebaran 2018, Dishub akan menyiapkan jalur utama maupun alternatif, melakukan pemantauan pada titik rawan kemacetan, dan mempersiapkan sarana dan prasarana lalu lintas pendukung pelaksanaan Angkutan Lebaran.

“Penyelenggaraan Angkutan Lebaran di wilayah Bantul meliputi 17 kecamatan dititikberatkan pada distribusi pergerakan kendaraan, orang dan barang/jasa,” katanya.

Pemantauan pada ruas jalan wisata, kata dia, dilakukan di sejumlah titik menuju kawasan wisata, seperti Parangtritis, Kebun Buah Mangunan, Hutan Pinus Dlingo, dan Bukit Bintang Piyungan.

Dishub juga akan menurunkan personel yang bertugas sebagai penyiap data pada masing-masing pos pantau penumpang beserta kontak person yang bisa dihubungi agar bisa memberikan informasi terkini.

“Kemudian melakukan pembatasan angkutan barang di jalur-jalur utama. Namun, kami masih menunggu surat edaran dari Dirjen Perhubungan Darat tentang pembatasan operasional angkutan barang saat Lebaran,” katanya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.