Cegah Stunting, Dinkes DIY Dorong Kabupaten Perbanyak Desa Gizi

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta mendorong pemerintah kabupaten segera memperbanyak pembentukan desa gizi untuk mencegah kasus gizi buruk dan stunting di daerah itu.

Kepala Seksi Gizi Dinas Kesihatan (Dinkes) DIY Endang Pamungkasiwi di Yogyakarta, Kamis (8/2), mengatakan sejak 2014 Pemda DIY telah merintis desa model perbaikan gizi dan kesehatan untuk anak. Hingga 2017 telah terbentuk 11 desa model.

“Kami tidak akan menambah desa model lagi karena tahun ini kami berharap kabupaten sudah mulai bisa memperbanyak dengan mereplikasi desa model itu,” kata Endang.

Menurut Endang, melalui desa gizi tersebut masyarakat akan dibimbing untuk mengenali gizi buruk dan stunting. Masyarakat desa akan mengetahui ciri-ciri gizi buruk dan stunting serta bagaimana cara menanggulangi atau memulihkannya.

Ia menyebutkan desa model perbaikan gizi dan kesehatan untuk anak telah dibentuk di Kabupaten Kulon Progo (3 desa), Kabupaten Sleman (2 desa), Bantul (2 desa), Gunung Kidul (2 desa), dan Kota Yogyakarta (2 desa).

“Sampai sekarang semua kabupaten sudah mulai berinisiatif mereplikasi desa model itu, kecuali Kota Yogyakarta yang belum,” kata dia.

Untuk menanggulangi kasus gizi buruk dan stunting, kata Endang, Dinkes DIY juga telah membuat program pemberian nutrisi tambahan bagi ibu hamil dan anak dalam bentuk biskuit, khususnya untuk wilayah yang ditemukan kasus gizi buruk tinggi.

Bedasarkan data Dinkes DIY pada 2017, kasus gizi buruk dan stunting mencapai 0,46 persen dari seluruh anak atau balita di DIY. Persentase itu mengalami penurunan kendati tidak signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Angkanya mengalami penurunan meski tidak signifikan. Yang jelas masih di bawah angka nasional,” kata dia.

Kasus gizi buruk di DIY, menurut Endang, jangan disamakan dengan kasus gizi buruk pada suku Asmat, Papua. Anak-anak penderita gizi buruk di DIY memiliki kondisi layaknya anak normal lainnya, hanya saja berat badan dan tinggi badan di bawah anak seusianya.

“Makannya untuk masyarakat awam biasanya tidak menyadari bahwa anak atau balitanya mengalami gizi buruk,” kata dia.

Menurut Endang, munculnya kasus gizi buruk, menurut dia, tidak selalu berkorelasi dengan kondisi perekonomian suatu daerah. Kendati pada 2014, Pemda DIY mengumumkan angka kemiskinan menurun, pada kenyataannya jumlah kasus gizi buruk justru naik mencapai angka 0,51 persen.

“Kalau hanya soal ekonomi berarti hanya masyarakat miskin yang mengalami gizi buruk. Kenyataannya gizi buruk juga dialami anak pada keluarga berpenghasilan tinggi,” kata dia.

Kasus gizi buruk, menurut dia, dapat dipicu dari berbagai faktor. Selain kemungkinan disebabkan persoalan ekonomi, juga disebabkan pola hidup atau pergeseran pola makan masyarakat. Misalnya, jika dahulu masyarakat lebih banyak makan di rumah, sekarang lebih banyak yang makan di luar rumah, karena tuntutan pekerjaan atau kondisi lainnya.

“Meskipun kami tidak menyalahkan ibu-ibu yang berkarier, tetapi memang sedikitnya waktu yang dimiliki untuk memasak makanan sendiri dan memilih mengonsumsi makanan instan membuat ibu rumah tangga tidak terlalu memperhatikan faktor gizi,” kata dia. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.

Lima Macam Riba Yang Diharamkam