Bulog Banyumas Ditargetkan Serap Beras 51.000 Ton

PURWOKERTO, SERUJI.CO.ID – Bulog Banyumas, Jawa Tengah mendapat tugas dari pemerintah untuk menyerap gabah atau beras petani dengan target sekitar 51.000 ton pada tahun 2018, kata Kepala Bulog Subdivisi Regional Banyumas Setio Wastono.

Penyerapan tersebut merupakan merupakan bagian dari kegiatan PSO (public service obligation) untuk memenuhi cadangan beras pemerintah, katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Senin (22/1).

Kendati demikian, dia mengatakan penyerapan beras PSO tersebut saat sekarang belum dapat dilaksanakan karena harga gabah di tingkat petani masih tinggi.

Dalam hal ini, harga gabah kering panen di tingkat petani saat sekarang mencapai Rp5.600 per kilogram, sedangkan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp3.750 per kilogram.


“Kami masih mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah dan Beras,” jelasnya.

BACA JUGA:  Wali Murid SMP di Kulon Progo Keluhkan Pelaksanaan PPDB Secara Online

Wastono memperkirakan penyerapan beras PSO tersebut baru dapat dilaksanakan mulai akhir bulan Februari atau awal bulan Maret ketika telah memasuki masa panen raya.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan Bulog Banyumas saat sekarang tengah menyeleksi calon mitra kerja pengadaan beras dan komoditas lainnya.

Dengan demikian ketika masa panen raya tiba, kata dia, mitra kerja pengadaan dapat segera diterjunkan untuk membeli gabah dan beras dari petani.

“Meskipun penyerapan beras PSO belum dilaksanakan, kami saat sekarang sudah mulai membeli gabah dan beras melalui pendekatan komersial, yakni dengan harga pasaran,” katanya.

Ia mengatakan hingga saat ini, volume beras yang dibeli Bulog Banyumas melalui pendekatan komersial baru mencapai 70 ton karena harus bersaing dengan pedagang. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi