BPBD Kosongkan Aktivitas Radius 3 Kilometer dari Puncak Merapi

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta mengosongkan aktivitas masyarakat di radius 3 kilometer dari puncak Gunung Merapi pascadinaikkan status gunung itu dari normal menjadi waspada.

“Sekarang di radius 3 kilometer semua sudah sudah kosong dari aktivitas warga,” kata Komandan Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY Wahyu Pristiawan di Yogyakarta, Selasa (22/5).

Menurut Wahyu, meski rekomendasi pengosongan aktivitas hanya sampai radius 3 km, namun setelah letusan freatik kembali terjadi pada Selasa (22/5) pukul 01.47 WIB, banyak penduduk yang tinggal di radius 5 km melakukan evakuasi secara mandiri walaupun akhirnya sebagian kembali ke rumah masing-masing sekitar pukul 04.30 WIB atau setelah subuh.

Baca juga: Trauma Letusan Merapi, Ratusan Warga Pilih Mengungsi

“Selama ini sebetulnya di radius 3 km tidak ada permukiman penduduk, khususnya di sisi selatan Gunung Merapi,” kata dia.

Wahyu mengatakan sejumlah barak pengungsian yang telah disiapkan BPBD DIY antara lain Balai Desa Glagaharjo, Balai Desa Baru Argomulyo, PNPM Glagaharjo, SD Tritis (dari Turgo ke Tritis), Balai Desa Wonokerto di Kabupaten Sleman. Sejumlah kebutuhan juga telah didistribusikan.

Sebelumnya, Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta telah menaikkan status normal Gunung Merapi menjadi waspada.

Kepala BPPTKG Hanik Humaida mengatakan guna mencegah hal yang tidak diinginkan, pihaknya mengeluarkan lima rekomendasi bagi masyarakat kawasan lereng Gunung Merapi.

Rekomendasi tersebut meliputi kegiatan pendakian Gunung Merapi untuk sementara tidak direkomendasikan kecuali untuk kepentingan penyelidikan dan penelitian berkaitan dengan upaya mitigasi bencana.

Kemudian radius tiga kilometer dari puncak Merapi agar dikosongkan dari aktivitas penduduk. Masyarakat yang tinggal di KRB III mohon meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Merapi.

“Jika terjadi perubahan aktivitas Gunung Merapi yang signifikan maka status aktivitas Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali,” katanya. (Ant/Su02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tragedi Lion Air JT-610: Momentum Peningkatan Kesadaran Hukum Keselamatan Penerbangan

Hasil penelitian penyebab kecelakaan penerbangan yang dilakukan Komisi Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) hanya merupakan masukan secara tertutup kepada Pemerintah sebagai bahan evaluasi untuk pencegahan antisipasi agar tidak terulang lagi penyebab kecelakaan yang sama.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan

Ghazwul Fikri dan Media