BPBD Banyumas: Kerugian Sementara Akibat Gempa Mencapai Rp 683 Juta

PURWOKERTO, SERUJI.CO.ID – Kerugian sementara akibat gempa berkekuatan 6,9 SR di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ditaksir mencapai Rp 683 juta, kata Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyumas Prasetyo Budi Widodo.

“Jumlah tersebut masih berupa taksiran kerugian atas kerusakan rumah-rumah warga,” katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Ahad (17/12).

Dalam hal ini, kata dia, pihaknya fokus terhadap rumah-rumah warga yang rusak akibat gempa.

Gempa rusak RSUD Banyumas
Kondisi ruangan hemodialisa alami kerusakan akibat gempa bumi magnitude 6,9 SR, di RSUD Banyumas, Jateng, Sabtu (16/12/2017). (Foto: Istimewa)


Sementara untuk kerugian yang dialami rumah sakit, dia mengaku belum bisa menjangkau karena kerusakannya tidak hanya berupa dinding yang retak-retak tetapi juga sejumlah peralatan.

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan taksiran kerugian sementara tersebut diketahui berdasarkan hasil pendataan yang dilaksanakan BPBD Banyumas serta laporan dari desa/kelurahan hingga Sabtu (16/12) sore.

“Hingga kemarin (Sabtu sore, red.) tercatat sebanyak 86 rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan. Kemungkinan bisa berkembang karena sampai sekarang masih dilakukan pendataan,” ucapnya.

BACA JUGA:  Tingkatkan Pengunjung, Pemkab Banyumas Tata Kawasan Wisata Baturaden

Ia mengatakan pihaknya telah menyerahkan data taksiran kerugian sementara tersebut telah diserahkan ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas untuk dilakukan verifikasi.

Gempa berkekuatan 6,9 SR yang berpotensi tsunami itu terjadi pada hari Jumat (15/12), pukul 23.47 WIB, berpusat di 7,75 lintang selatan dan 108,11 bujur timur atau 11 kilometer barat daya Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan kedalaman 107 kilometer.

Gempa tektonik yang berpusat di daratan itu dirasakan cukup kuat di sejumlah wilayah Jawa Tengah seperti Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, dan Kota Semarang. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? Apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)?

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi