Belum Ada Perusahaan di Yogyakarta Ajukan Keberatan UMK

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID – Posko pengaduan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Yogyakarta belum menerima pengajuan keberatan dari satupun perusahaan, hingga tiga pekan setelah upah minimum kota ditetapkan.

“Sampai sekarang, belum ada keberatan dari pihak manapun. Jika ada keberatan, bisa memberikan informasi ke kami namun tetap harus dialamatkan ke Pemerintah DIY karena keputusan UMK ditetapkan oleh gubernur,” kata Kepala Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Lucy Irawati di Yogyakarta, Kamis (23/11).

Menurut Lucy, Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta tengah menggencarkan sosialisasi penerapan UMK 2018 yang akan diberlakukan pada 1 Januari 2018 dengan nilai Rp 1.709.150 per bulan.

Jika perusahaan diketahui tidak menerapkan UMK sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak mengajukan penangguhan pembayaran UMK, perusahaan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku.


“Kecuali jika sudah ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang diwujudkan dalam perjanjian kerja karena di dalam perjanjian tersebut sudah menyebutkan upah yang akan diterima,” katanya.

BACA JUGA:  Gempa Lombok, UNS dan PMI Solo Kirim Tim Medis

Lucy juga mengingatkan bahwa penerapan UMK harus diikuti dengan penyusunan struktur skala upah karena upah yang diberikan harus disesuaikan dengan berbagai faktor seperti masa kerja karyawan, kompetensi yang dimiliki hingga tanggung jawab pekerjaan.

“Kami sudah melakukan sosialisasi kepada sekitar 250 perusahaan. Kami undang dari unsur pengusaha hingga serikat pekerja. Selain sosialisasi UMK, juga dilakukan sosialisasi mengenai struktur skala upah,” katanya.

Lucy menyebut, perusahaan-perusahaan besar di Kota Yogyakarta sudah menerapkan struktur skala upah, sedangkan untuk perusahaan kecil masih adalam tahap pemantauan oleh dinas.

“Pelaksanaan struktur skala upah wajib dilakukan. Kami masih terus melakukan sosialisasi sekaligus memantau penerapannya,” katanya.

Ia menambahkan di Kota Yogyakarta tercatat sekitar 1.400 perusahaan. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Refleksi Akhir Tahun Pendidikan

Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi