Wabup Sleman Minta E-Warung Penyalur BPNT Jujur

SLEMAN, SERUJI.CO.ID – Wakil Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Muslimatun meminta semua e-warung yang menyalurkan program bantuan pangan nontunai berlaku jujur dan tidak memafaatkan kesempatan.

“Kami minta semua e-warung di Sleman untuk jujur, jika menemukan agen E Warong nakal maka yang berhak memberikan sanksi adalah bank,” kata Sri Muslimatun, Selasa (10/4).

Meskipun sanksi dari pihak bank, kata dia, sifatnya tetap koordinasi jika pemerintah melihat ada hal yang melanggar maka akan segera disampaikan.

“Penerima BPNT di Sleman mencapai 66 ribu penerima manfaat, sedangkan bank yang ditunjuk hanya satu, yakni Bank Mandiri. Nantinya satu e-warung bertugas untuk 200 keluarga penerima manfaat (KPM),” katanya.

Sebanyak 374 e-warung di Kabupaten Sleman disiapkan untuk menyalurkan BPNT kepada keluarga penerima manfaat mulai 25 April 2018.

“Sebanyak 374 e-warong tersebar di 17 kecamatan di Kabupaten Sleman,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Sri Murni Rahayu.

Menurut dia, penyaluran BPNT 2018 berbeda dengan bantuan sebelumnya, karena nanti sejumlah uang akan ditransfer ke rekening masing-masing peerima manfaat setiap bulan dan bisa ditukarkan dengan beras atau telur di e-warung.

“Kami akan melakukan koordinasi dengan bank yang ditunjuk pemerintah dengan e-warung untuk memastikan kesiapan dan pemantapan penyaluran BPNT,” katanya.

Ia mengatakan koordinasi bertujuan agar peran masyarakat dapat muncul, salah satunya bisa sebagai pemasok beras dan telur di e-warung.

“Harapan kami untuk kebutuhan e-warung baik itu beras maupun telur dapat memanfaatkan potensi-potensi masyarakat Sleman,” katanya.

Sri Murni mengatakan e-warung akan menyediakan kebutuhan beras dan telur yang bisa dibeli dengan kartu BPNT yang diisi Rp110 ribu setiap bulan oleh pemerintah.

“Hanya untuk beli beras dan telur saja tidak boleh yang lain. Namun beras bisa dibeli sesuai dengan kebutuhan misalnya ingin membeli beras kualitas bagus bisa, yang penting tidak lebih dari nominal uang yang diberikan dan setiap bulan harus dibelanjakan,” katanya.

Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Sleman Feri Istanto mengatakan jumlah penerima BPNT di Kabupaten Sleman mencapai 66.104 penerima manfaat.

“Resminya 66.104 penerima manfaat, namun data tersebut masih ada yang namanya ganda, meninggal, mampu, dan lainnya sehingga harus didata ulang,” katanya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER