Tunggakan Iuran Peserta BPJS Capai Rp71 Miliar

CIKARANG, SERUJI.CO.ID – Tunggakan pembayaran iuran peserta dari pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Cikarang, Kabupaten Bekasi, hingga triwulan pertama 2018 mencapai Rp71,4 miliar.

“Tunggakan itu adalah tunggakan iuran dari total 126.000 peserta,” kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cikarang Nur Indah Yuliati di Cikarang, Rabu (11/4).

Ia mengatakan bahwa tunggakan itu merupakan akumulasi dari tiga kelas perawatan dengan perincian penunggak pembayaran iuran peserta kelas III berjumlah 28.000 orang dengan nilai tunggakan sebesar Rp8,9 miliar.

Disusul peserta kelas II sebanyak 66.000 orang dengan nilai tunggakan mencapai Rp35 miliar dan peserta kelas I sebanyak 32.000 peserta dengan tunggakan lebih dari Rp27,5 miliar.

Menyiasati hal itu, pihaknya akan mengajukan perubahan status peserta kelas III dari peserta PBPU menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI).

Jika pengajuannya diterima, iuran peserta akan dibayarkan pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi 2018.

“Setelah dijamin oleh pemerintah daerah, otomatis masyarakat dapat menggunakan kembali fasilitas JKN-KIS,” katanya.

Nur Indah mengaku upaya tersebut telah berhasil dilakukan pihaknya dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017, misalnya, dari total 99.267 peserta PBPU kelas III yang menunggak, lebih dari setengahnya akhirnya dikover pemerintah daerah.

“Jadi, pada bulan Oktober 2017 dari 99.000 peserta yang menunggak, sebanyak 50.000 di antaranya dikover APBD setelah melalui verifikasi data,” katanya.

Untuk peserta kelas I dan II, Nur berharap ada kesadaran masyarakat untuk membayar iuran secara rutin sehingga tidak menyebabkan tunggakan.

“Apabila ada peserta BPJS Kesehatan yang tidak rutin membayar, kami akan kesulitan membiayai peserta lain yang membutuhkan biaya besar untuk pengobatan mereka,” katanya.

Pada dasarnya, kata dia, mekanisme iuran ini merupakan kebijakan pemerintah pusat dengan mengedepankan prinsip gotong royong dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat.

“Pemerintah membuat regulasi ini berdasarkan prinsip gotong royong membantu sesama. Jadi, saya berharap ada kesadaran masyarakat untuk membayar iuran rutin demi membantu sesama warga yang membutuhkan anggaran ini,” katanya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo Subianto, “What Is To Be Done”: Catatan atas Pidato Prabowo

Pidato Prabowo Subianto menggelegar di bumi nusantara kemarin malam. Jutaan atau puluhan juta menyaksikan pidato visi-misi tersebut. Dari sisi pidato, Prabowo luar biasa, mampu sebagai "singa podium", yang menjelaskan pikiran-pikirannya seolah berinteraksi dengan suasana audiens dan seolah tanpa teks.

NKRI Bersyariah atau Ruang Publik Yang Manusiawi

Pertanyaannya mengapa hasil Islamicity Index berdasarkan arahan kitab suci Alquran hasilnya tak banyak beda dengan World Happiness Index. Pada dasarnya nilai terbaik dari agama Islam, sebagaimana agama lain, jika diuniversalkan, itu sama dengan aneka nilai manusiawi yang dirumuskan oleh peradaban mutakhir. Nilai yang Islami itu ternyata juga nilai yang manusiawi. Itulah ruang publik yang universal yang bisa dinikmati semua manusia, apapun agama dan keyakinannya.

Renungan Hari Tenang: Dari Indonesia Pusaka Hingga Tuhan Survei

Dan memang itulah tujuan tertinggi dari ritual pemilu. Kompetisi, adu gagasan, demonstrasi kepentingan, itu semua semacam gerak senam dan angkat beban dalam gymnasium.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Inilah Tanda Bayi Terkena Penyakit Demam Berdarah

Kenali Demam Berdarah, waspada terhadap anak anda

Kemcer Di Curug Cipeteuy