Terkait Isu Penggeledahan Rumah Dinas Deddy Mizwar, Ini Tanggapan Pemprov Jabar

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan rumah dinas mantan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar digeledah oleh Penjabat (Pj) Gubernur Komjen Mochamad Iriawan.

Hal itu disampaikan SBY dalam konferensi pers jelang kampanye akbar pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur nomor urut empat yang didukung Partai Demokrat, Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di Bogor, Sabtu (23/6).

Menanggapi informasi tersebut, Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Jawa Barat Dedi Apendi, membantah dengan tegas apa yang disampaikan SBY.

Menurut Dedi Apendi, rumah dinas Wagub Deddy Mizwar sudah diserahkan kepada Biro Umum pada 14 Februari 2018 dengan berita acara serah terima nomor surat 032/04/Um dan sejak itu rumah dinas tersebut kembali dalam penguasaan Pemprov Jabar.

“Yang terjadi sebenarnya adalah saya melaporkan kepada Penjabat Gubernur dan mengajak beliau melakukan peninjauan terhadap 11 aset yang dikelola Bagian Rumah Tangga pada Kamis lalu. Salah satunya adalah rumah dinas untuk wakil gubernur mendatang,” ujar Dedi Apendi yang akrab disapa Depen ini, Sabtu (23/6).

Depen menjelaskan peninjauan dilakukan ke 11 titik aset yang dikelola Biro Umum Pemprov Jabar di antaranya Lapangan Gasibu, Gelora Saparua, Gedung Sate, rumah dinas Gubernur, rumah dinas Wakil Gubernur, dan aset pemprov lainnya.

“Saya harus melaporkan kepada beliau karena kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sesuai PP No 27/2014 dan Pemendagri No19/2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,” jelasnya.

Depen juga mengungkapkan bahwa sejak tanggal 14 Februari 2018, Deddy Mizwar telah menyerahterimakan barang-barang inventaris yang digunakannya selama bertugas sebagai wakil gubernur.

Barang inventaris yang diserahterimakan seperti kendaraan dan rumah dinas yang selama ini digunakannya.

“Itu artinya sejak tanggal 14 Februari, rumah dinas Pak Deddy Mizwar sudah disertah-terimakan ke Biro Umum Pemprov Jabar. Saya sebagai kepala biro adalah pengguna barang. Saya laporkan pada penjabat gubernur tentang barang yang saya kelola karena beliau adalah penguasa pengelolaan barang milik daerah,” pungkasnya. (Ant/Hrn)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Disabilitas Mental dan Pemilu

Ketika Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari menyampaikan bahwa KPU mendata pemilih penyandang disabilitas mental atau sakit jiwa, muncul pertanyaan penderita penyakit jiwa mana yang diberikan hak untuk memilih?

Umat Islam Harus Menangkan Pilpres dan Pileg

Mengingat betapa pentingnya momentum Pemilu 17 April 2019, maka umat Islam harus benar-benar berjuang dan mempunyai komitmen untuk dapat memenangkan pertarungan politik baik untuk Pilpres maupun Pileg yaitu memilih calon Paslon Presiden/Wapres serta Caleg yang didukung oleh Partai Politik yang memang punya komitmen berjuang dan keberpihakan untuk kepentingan Umat Islam dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Indonesia Darurat Keadilan