Salahi Aturan Penjualan, Dua Toko Obat di Bekasi Ditutup

BEKASI, SERUJI.CO.ID – Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jawa Barat, menutup paksa operasional dua toko obat di wilayah hukum setempat karena terbukti menjual obat penenang jenis Triheksifenidil dan Excimer secara bebas tanpa disertai resep dokter.

“Toko obat yang kita cabut izin operasionalnya pada akhir September 2017 itu berada di Kecamatan Bekasi Selatan dan Pondokgede,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Kusnanto di Bekasi, Senin (9/10).

Dia mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan kesaksian sejumlah warga setempat yang menyaksikan transaksi pembelian obat-obatan tersebut oleh sekelompok remaja yang diduga tanpa resep dokter.

Aparatur Dinas Kesehatan beserta kepolisian setempat, kemudian bergegas ke lokasi untuk mengecek kabar itu ke lokasi.


Aparat hukum telah memastikan adanya penjualan obat tersebut secara bebas.

“Secara administrasi, mereka memiliki izin tapi menyalahi aturan yang ada. Kami langsung tutup toko itu,” katanya.

Menurut Kusnanto, dua obat tersebut bila digunakan dengan dosis tepat memang tidak berbahaya, namun ketiadaan resep dokter akan berefek pada prilaku menyimpang.

BACA JUGA:  Pilgub Makin Dekat, Disdukcapil Karawang Jemput Bola Perekaman KTP-el

“Kalau penggunaannya berlebihan atau over dosis bisa mengakibatkan kematian, karena efeknya mirip dengan narkoba,” katanya.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati menambahkan, saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan aparat setempat untuk menindak tegas adanya dugaan peredaran narkoba berkedok obat di wilayahnya.

Tanti meminta pada masyarakat untuk melapor apabila ditemukan hal-hal yang mencurigakan di wilayah tempat tinggal mereka.

“Kalau ada aduan kami langsung bertindak,” kata dia.

Tanti mengaku, saat ini Dinkes Kota Bekasi hanya memiliki delapan orang petugas pengawas apotek, klinik dan toko obat. Jumlah tersebut belum sesuai untuk mengawasi ribuan toko obat, apotik dan klinik yang ada.

“Jumlah kita terbatas, makanya kami mengharap bantuan dari masyarakat,” katanya. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi