PKPU HI Lakukan Penyuluhan dan Pemberian Makan Bergizi

KARAWANG, SERUJI.CO.ID – PKPU Human Initiative (HI) menggelar edukasi gizi dan penyaluran makanan bergizi di Dusun Kalihurip Desa Sirnabaya, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, pada Jumat (25/1) kemarin.

Kegiatan itu dilakukan, bertepatan dengan Hari Gizi. PKPU HI akan melaksanakan program peduli gizi anak bangsa, di sembilan titik di wilayah Karawang. Mulai dari Dusun Kalihurip Desa Sirnabaya, Telukjambe Timur, Karawang.

Kegiatan edukasi mengenai pentingnya gizi diberikan kepada masyarakat. Kegiatan tersebut terdiri dari kampanye gizi, fun game, penyuluhan gizi, dan kunjungan ke rumah keluarga balita untuk konseling keluarga.

Pada kesempatan itu, Kepala Cabang PKPU HI KCP Karawang Lukmanul Hakim mengatakan, program peduli gizi balita dilaksanakan guna membangun ketahanan gizi pada balita yang lebih baik.

“Anak-anak balita saat ini, akan menjadi para calon kelompok usia produktif di masa yang akan datang. Untuk mempersiapkannya, kita bisa memulai dengan memberikan gizi yang baik kepada anak-anak kita,” ungkap Lukman.

Lukman menilai, kondisi balita saat ini berada dalam kemelut kekurangan gizi. Data hasil pemantauan status gizi mencatat pada tahun 2016 sebanyak 29,0 persen balita pendek, 17,8 persen balita gizi kurang, 11,1 persen bayi kurus, serta 16,2 persen ibu hamil KEK.

Disebutkannya, faktor kemiskinan berimbas kepada sulitnya mendapatkan makanan layak, pola asuh yang buruk, serta pendidikan yang rendah. Padahal, gizi buruk berperan menyebabkan berkurangnya kemampuan daya saing pada anak.

“Selain itu gizi buruk juga menyebabkan anak jadi mudah sakit dan kemampuan kognisi nya tidak berkembang maksimal. Ini yang ingin kami perbaiki,” tuturnya.

Sekaligus, imbuhnya, penyadaran kepada orang tua bahwa memberikan gizi yang seimbang kepada anak adalah hal yang sangat penting. Mengingat pada tahun 2025-2035 Indonesia diperkirakan akan mengalami fenomena bonus demografi.

Yakni tahun-tahun Indonesia memiliki jumlah kelompok usia produktif lebih banyak dari usia non produktif.

“Beberapa persyaratan yang harus terpenuhi jelang bonus demografi adalah penduduk harus sehat berkualitas, terserap dalam pasar kerja, meningkatnya tabungan di tingkat rumah tangga, serta meningkatnya perempuan yang masuk dalam pasar kerja,” papar Lukman. (PKPU HI/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Petani dan Musim Semi

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER