Pemkot Bogor Terbitkan Edaran Larangan Displai Rokok

BOGOR, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada pengelola hotel, restoran, kafe dan ritel terkait larangan mendisplay rokok, hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang kawasan tanpa rokok dan Perda Nomor 1 tahun 2015 tentang reklame.

“Surat edaran ini ditandangani oleh Sekretaris Daerah selaku pembina KTR ditujukan kepada seluruh pelaku usaha hotel, restoran, kafe, dan ritel. Kami harapkan surat edaran ini dipasang di tempatnya masing-masing,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Rubaeah, dalam pertemuan dengan pengelola hotel, restoran, kafe dan ritel di Balai Kota, Senin (9/10).

Rubaeah menyebutkan Perda KTR Kota Bogor sudah berjalan selama hampir delapan tahun, tetapi implementasinya masih lemah terutama dari delapan kawasan tanpa rokok tersebut, kawasan tempat umum memiliki kepatuhan paling rendah dari enam kawasan lainnya.

Kawasan tersebut lanjutnya, yakni hotel dan restoran atau kafe. Hasil monitoring yang dilakukan oleh Satgas KTR belum lama ini didapati masih terjadi pelanggaran Perda KTR di kawasan tersebut, seperti minimnya sarana informasi mengenai KTR, masih tersedianya sarana bagi orang merokok, dan masih banyak restoran serta kafe yang menampilkan iklan rokok dan atau menyelenggarakan kegiatan musik yang disponsori oleh rokok.

“Tingkat kepatuhan di kawasan tempat umum masih rendah dibawah 60 persen, oleh karena itu kita mendorong dan meminta pengelola hotel, restoran, kafe dan ritel untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap Perda KTR,” kata Rubaeah.

Surat Edaran tersebut mengatur dua hal yakni larangan mendisplai rokok atau larang memperlihatkan secara jelas jenis dan produk rokok tetapi dapat ditunjukkan dengan tulisan “Di sini ada rokok”. Bagi yang melanggar diancam sanksi administrasi sampai penindakan atau pelaksanaan sanksi polisioner dan atau pencabutan izin.

Aturan berikutnya melarang memasang reklame dengan naskah produk tembakau dan minuman beralkohol serta zat adiktif. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut takni diancam pidana kurungan selama tiga bulan dan denda paling banyak Rp 50 juta.

“Ketentuan ini diatur dalam Perda KTR Nomor 12 Tahun 2009 dan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang reklame,” katanya.

Rubaeah mengharapkan dengan adanya surat edaran tersebut para pengelola hotel, restoran, kafe dan ritel dapat mentaati aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bogor dan mau menerapkan Perda KTR secara patuh.

“Masih banyak hotel yang takut menerapkan KTR, padahal masyarakat sudah banyak yang menyukai udara yang sehat tanpa rokok. Jadi tidak perlu khawatir, hotel dan restoran bersama-sama tegakkan KTR,” kata Rubaeah.

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER