Pemkot Bogor Sosialisasikan Implementasi Sistem Transaksi Non-Tunai

0
61
transaksi
Transaksi Non Tunai (ilustrasi)

BOGOR, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, menyosialisasikan implementasi sistem transaksi non-tunai kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah setempat dan BUMD di Bogor, Senin (2/10).

Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat menyebutkan sosialisasi tersebut penting sebagai jantung dari keberlangsungan pemerintahan.

“Suka tidak suka sistem transaksi akan berubah dari yang selama ini tunai, mulai lusa kita akan berlakukan dengan transaksi non-tunai,” kata Ade.

Menurut Ade, kebijakan tersebut sejalan dengan Pasal 283 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan pengelolaan keuangan harus dilakukan secara tertib, efisien, akuntabel dan transparan serta bisa dipertanggungjawabkan.

“Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, perlu dilakukan percepatan implementasi non-tunai di lingkungan pemerintah daerah,” kata Ade.

Ade menyebutkan dalam rangka mempercepat implementasi sistem transkasi non-tunai di lingkungan Pemerintah Kota Bogor sejak April 2017 sudah dibuat surat edaran untuk percepatan implementasi, termasuk juga sosialisasi yang dilakukan Senin ini.

“Mulai Oktober ini sudah mulai dicatat, tahu berapa batasannya, maksimal transaksi berapa yang non-tunai, maksimal Rp 1 juta. Tidak ada lagi bendahara pegang uang tunai, semua harus dalam bentuk non-tunai,” kata Ade.

Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bogor Lia Kania Dewi menjelaskan sosialisasi implementasi transkasi non-tunai merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 dan SK Kementerian Dalam Negeri No 910/1866/SJ Tahun 2017 tentang implementasi transaksi non-tunai bagi pemerintah daerah provinsi, kota dan kabupaten.

“Dengan kebijakan ini pemerintah provinsi, kota dan kabupaten, termasuk Pemkot Bogor harus melakukan proses-proses transaksi atau pembayaran baik itu kepada pemda lain maupun kepada perusahaan atau perorangan itu secara non-tunai,” kata Lia.

Menurut Lia, tidak adanya lagi transaksi uang tunai tentunya menjadi sesuatu hal yang banyak diuntungkan, pertama dari sisi untuk keamanan dalam pembayaran, mencegah kriminalitas yang kerap terjadi seperti pencurian atau perampokan.

“Sering kan terjadi perampokan terhadap bendahara, dan ini sebagai salah satu upaya mencegah hal itu,” kata Lia.

Selain itu, lanjut Lia, melalui transaksi non-tunai juga untuk memastikan dana yang disalurkan oleh pemerintah tepat sasaran kepada penerimanya misalnya penyaluran dana hibah, atau bantuan lainnya.

“Pemkot Bogor sudah melakukan transaksi non-tunai, seperti pembayaran pajak tidak uang tunai lagi, termasuk belanja gaji dan tunjangan,” kata Lia.

Sosialisasi implementasi non-tunai diikuti seluruh pimpinan OPD di lingkung Kota Bogor dan BUMD. Menghadirkan pembicara dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Bank BJB Cabang Bogor dan perwakilan Bank Indonesia.

Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan transkasi non-tunai 100 persen, terhitung sejak 2014 untuk pengeluaran dan awal 2015 untuk penerimaan pajak. Pemprov DKI menjadi contoh bagi Pemkot Bogor dalam implementasi transaksi non-tunai. (Ant/SU02)

Komentar

BACA JUGA

Ratusan Bangunan Warisan Budaya, Belum Dapat Rekomendasi Cagar Budaya

 KULON PROGO, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 300 bangunan warisan budaya yang tersebar di 12 kecamatan, di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, belum mendapat rekomendasi...

Gunakan Ijaazah Palsu, KPU Tak Loloskan Kandidat Petahana

SENTANI, SERUJI.CO.ID - Kandidat petahana dalam Pilkada Mimika yakni Eltinus Omaleng yang berpasangan dengan Johanes Rettob, dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi peserta pilkada serentak...

Dua Pemukiman Terbakar Akibat Karhutla, Polisi Tindak Tegas Pelaku

PONTIANAK, SERUJI.CO.ID - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Irjen Pol Didi Haryono mengatakan telah memerintahkan seluruh jajaran untuk menangkap pelaku pembakaran lahan dan menindak...

Bawaslu: Kabupaten Badung Rawan Pelanggaran Pilkada Bali

DENPASAR, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali menyatakan Kabupaten Badung menjadi daerah yang paling rawan terjadi pelanggaran Pilkada Bali 2018, dibandingan dengan delapan...

Cegah Kenakalan Remaja, Pemkot Berlakukan Jam Malam Pelajar

TERNATE, SERUJI.CO.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) akan memberlakukan jam malam kepada pelajar di daerah ini, untuk mencegah mereka melakukan tindakan...
loading...
Ilustrasi

Sudah Tepatkah Berlomba-lomba Membuka Minimarket Ummat?

Gegap gempita ummat berjamaah mendirikan Koperasi dengan usaha minimarket perlu diapresiasi. Pasalnya telah tumbuh kesadaran bagaimana menumbuhkan ekonomi ummat supaya lebih berdaya di negeri...
IMG20180217143208

Mengenal Istana Kuning di Kabupaten Kotawaringin Barat

Kotawaringin Barat - Terlintas dalam benak kita sebutan Istana Kuning maka warnanya akan kuning semua. Namun beda dengan Istana Kuning yang berada di tengah...
IMG_20180214_093436_928

Pilkada Calon Tunggal, Demokratiskah?

Pemilihan kepala daerah serentak sudah dalam hitungan bulan lagi.  Harapan akan pesta demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya untuk menentukan calon pemimpin daerahnya.  Begitu juga...