Pemkab Garut Belum Legalkan Transportasi Online

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, belum melegalkan transportasi online karena harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan pengusaha atau pemilik kendaraan untuk melengkapi peraturan tentang angkutan umum.

“Dipastikan jika ada kendaraan roda empat online yang beredar di Garut itu masih ilegal,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Garut, Suherman, kepada wartawan di Garut, Kamis (4/1).

Ia menuturkan, Pemerintah Provinsi Jabar telah menetapkan kuota kendaraan transportasi online setiap kota/kabupaten, termasuk Kabupaten Garut mendapatkan kuota sebanyak 25 kendaraan roda empat.

“Pemerintah Kabupaten Garut hanya menindaklanjuti ketentuan pemerintah provinsi tersebut dengan merekomendasikan 25 kendaraan untuk diresmikan sebagai transportasi online,” kata dia.

“Kami mendapat jatah 25 kendaraan roda empat, sedangkan untuk kendaraan roda dua kami memang tidak ada arahan,” katanya.

Ia mengungkapkan, kuota kendaraan online sebanyak 25 unit itu belum dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah ke pemerintah provinsi, selanjutnya ke pemerintah pusat karena ada beberapa peraturan yang harus ditempuh oleh pemilik kendaraan.

“Persoalan ini, regulasinya harus jelas, apa yang harus dilengkapi pada kendaraan umum atau online ini,” katanya.

Ia menjelaskan, sesuai peraturan pengoperasian kendaraan angkutan umum terdapat 12 ketentuan yang harus dipenuhi seperti Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) harus berwarna kuning.

Selain itu, lanjut dia, ada pertimbangan berbagai aspek lain selain kebutuhan masyarakat masa kini, juga aspek sosial, dan ekonomi agar tidak bermasalah di kemudian hari.

“Harus melihat tiga instrumen, mulai dari regulasi atau aturan, lalu dampak sosial, dan ekonominya, jika memang sudah sesuai dapat direkomendasikan,” pungkasnya. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Menggugat Kepedulian Mahasiswa Atas Nasib Bangsa

Publik saat ini bertanya-tanya, apakah Mahasiswa Indonesia dan juga Organisasi Mahasiswa terutama yang bersifat eksternal kampus seperti HMI, GMKI, GMNI,PMKRI, PMII, IMM, KAMMI dan berbagai Ormawa lainnya masih ada?

Berdagang Kemiskinan

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER