Pasca Pengalihan Pengelolaan ke Provinsi, SPP SLTA di Bekasi Lampaui Swasta

BEKASI – Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkapkan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) siswa SMA/SMK negeri di wilayahnya menjadi lebih mahal dari sekolah swasta pasca pengambilalihan wewenang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak Januari 2017.

“Saya dapat laporan kalau orang tua SMA/SMK negeri di Kota Bekasi diminta uang SPP di atas Rp200 sampai Rp300 ribu per bulan. Ini adalah kemunduran dalam proses pendidikan di Kota Bekasi yang semula gratis,” katanya.

Hal itu dikatakan Rahmat saat memimpin jalannya upacara perayaan Hari Koperasi 2017 di Lapangan Alun-Alun Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (7/8) pagi.

Menurut dia, Pemkot Bekasi sejak 2013 hingga 2016 telah merealisasikan biaya pendidikan gratis bagi siswa SMA/SMK negeri di wilayahnya.


Namun sejak pengambilalihan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, kata dia, orang tua siswa justru dibebani SPP yang dianggap lebih mahal dari yang dibebani SMA/SMK swasta.

“Orang tua siswa mengeluhkan biaya sekolah negeri yang lebih mahal dari sekolah swasta,” katanya.

Dikatakan Rahmat, situasi itu perlu segera dikomunikasikan dengan Gubernur maupun Kepala Dinas Pendidikan Jabar karena dianggap sebuah kebijakan yang justru mundur terkait kualitas pendidikan di Kota Bekasi.

BACA JUGA:  Tingkatkan Minat Baca, Pemkot Tasikmalaya Bangun Destinasi Wisata Membaca

“Karena yang dibangun adalah kualitas pendidikan Kota Bekasi, patut kami sampaikan semacam telaahan yang pada prinsipnya jangan sampai SMA negeri jadi mahal. Harus dikomunikasikan dengan gubernur dan Kadisdiknya,” katanya.

Secara terpisah Kepala SMAN 21 Kota Bekasi Ernayati mengakui adanya penarikan dana SPP kepada siswanya sesuai yang diungkapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

“Sebelum diambil alih Jabar, kami memperoleh dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) sebesar Rp170 per siswa setiap bulannya, namun sejak Januari 2017 resmi dihapus karena kewenangan ada di provinsi,” katanya.

Kekurangan dana operasional itu yang kemudian coba ditutupi pihaknya melalui penarikan SPP kepada siswa di sekolah itu.

Ernayati memastikan penarikan SPP kepada siswanya telah melalui persetujuan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang memperbolehkan pihaknya menarik sumbangan sesuai kemampuan orang tua.

“Yang terpenting penarikan itu masuk akal. Surat edaran dari gubernurnya sudah sampai pada kami,” katanya. (Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi