Monitoring PPDB di Jabar Menggunakan “Teleconference”

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, monitoring pelaksanaan hari pertama Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK 2019 di UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Jalan Dr Rajiman No 6, Kota Bandung, Senin (17/6), menggunakan teleconference dengan sejumlah SMA.

Didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dewi Sartika, Wagub Uu Ruzhanul Ulum video conference dengan para kepala cabang dinas pendidikan dan kepala sekolah di beberapa kota/kabupaten yang ada di Jawa Barat di ruang command center Tikomdik tersebut.

Dilaporkan di Kabupaten Cianjur, PPDB berlangsung dengan lancar dengan antusiasme warga tinggi. Bahkan ada warga yang mengantre dari pukul 04.00 WIB.

Sementara di Kabupaten Karawang, proses PPDB pada hari pertama ini berlangsung dengan lancar, aman, dan terkendali dengan pendaftar sangat antusias.


Ada 865 peserta didik yang sudah terdaftar dengan proses input data per hari sekitar 300-an pendaftar.

Sekolah terakhir yang disapa Wagub adalah SMA Negeri 1 Kota Tasikmalaya. Daya tampung sekolah ini mencapai 408 peserta didik, sementara yang sudah terdaftar sebanyak 127 orang.

BACA JUGA:  Walikota Instruksikan per 1 September KTP-el Yang Sudah Jadi Diantar Langsung ke Warga

Proses PPDB di SMAN 1 berjalan lancar didukung sistem komputer yang beroperasi dengan baik.

“PPDB tidak ada kendala. Bahkan barusan saya teleconference dengan beberapa kabupaten/kota,” kata Wagub.

Namun, Wagub memberi catatan antusiasme masyarakat yang tinggi sebagian tidak didukung oleh daya tampung sekolah, meskipun sudah ada tambahan 17.000 kursi bangku sekolah tahun ini.

“Cuma daya tampung yang tersedia di SMA Negeri ini kurang bisa menampung seluruh keluaran SMP,” katanya.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengapresiasi SMA/SMK swasta yang menerima lulusan SMP atau sederajat yang tidak bisa diterima di sekolah negeri di Jabar.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak swasta atau yayasan yang membuat pendidikan formal seperti SMA/SMK, dimana mereka membantu kami dalam dunia pendidikan, khususnya dalam menerima siswa/siswi yang sekarang keluar dari SMP dan masuk ke SMA,” ucapnya.

Wagub mengatakan tidak semua SMA/SMK di Jawa Barat mempunyai fasilitas memadai untuk pelaksanaan PPDB.

“Kita akan evaluasi ke depan, ternyata masalah software dan hardware harus benar-benar diperhatikan sarana dan prasarana, supaya masyarakat bisa terlayani dengan baik dan cepat,” kata Wagub.

Sumber:Ant

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Lompatan Kinerja Helmy Yahya

Yang harus dikelola Helmy bukan hanya peralatan yang jadul, namun juga anggaran yang sangat minim. Dengan jumlah karyawan terbatas, TVRI masih harus mengelola pemancar yang berlokasi di seluruh Nusantara, bahkan di pelosok negeri yang tidak marketable seperti di Pulau Miangas atau Rote.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi