Masih Ditemukan Spanduk Rokok, KTR Bogor Masih Rendah

BOGOR, SERUJI.CO.ID – Hasil evaluasi dan monitoring yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bogor, Jawa Barat, tingkat kepatuhan terhadap Peraturan Daerah No 12 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tiap-tiap wilayah masih rendah.

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Dinkes Kota Bogor, Erni Yuniarti, kepada Antara, Kamis (15/2), menyebutkan pelanggaran KTR masih ditemukan di semua kecamatan Kota Bogor.

“Kami melakukan monev bulan Oktober sampai November 2017 untuk melihat tingkat kepatuhan terhadap Perda KTR, hasilnya masih banyak yang melanggar, artinya tingkat kepatuhannya masih rendah,” kata Erni.

Ia menjelaskan, monitoring dan evaluasi atau monev dilakukan di tujuh kawasan tanpa rokok seperti sekolah, kantor instansi pemerintah, sekolah, tempat ibadah, serta tempat umum seperti warung, restoran, pusat perbelanjaan, pasar, dan sarana olahraga.

“Monev kami lakukan di tujuh dari delapan kawasan tanpa rokok yang ada di Perda, kecuali angkot,” katanya.

Beberapa pelanggaran yang masih ditemukan seperti masih ditemukannya putung rokok di area kantor pemerintahan, sekolahan, restoran, maupun sarana olahraga.

Pelanggaran lainnya ditemukan banyak spanduk-spanduk rokok yang terpasang di sejumlah warung-warung, baik warung yang ada di dekat sekolah, fasilitas umum, maupun pemukiman penduduk.

Erni mengatakan Dinas Kesehatan telah melakukan pembinaan terkait KTR kepada seluruh aparat di wilayah. Bahkan telah membentuk kelompok Satgas KTR dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat tentang KTR.

“Oleh karena itu kami melakukan monev ini, karena kami sudah melakukan pembinaan terus menerus ke wilayah. Sejauh mana implementasinya, kami tindak lanjuti,” katanya.

Menindaklanjuti hasil monev tingkat kepatuhan KTR tersebut, Tim Dinkes beserta Satpol PP dan No Tobacco Community (NOTC) melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah titik-titik per kecamatan.

“Sidak untuk melihat langsung lokasi-likasi yang masih rendah tingkat kepatuhan KTR-nya untuk selanjutnya kita berikan surat peringatan,” kata Erni.

Pemerintah Kota Bogor sejak 2009 telah menerbitkan Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Peraturan tersebut mengatur tentang larangan merokok di delapan kawasan, serta melarang segala bentuk promosi, iklan, maupun sponsor industri rokok diperkuat dengan adanya Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Reklame.

Hingga kini Kota Bogor menjadi rujukan tingkat nasional dalam implementasi Perda KTR. Selain memiliki regulasi atau payung hukum yang kuat. Pemkot Bogor melalui Dinkes juga memiliki kebijakan Tipiring KTR yang dilaksanakan setiap tahunnya. Tipiring KTR yakni berupa sidak ke sejumlah KTR, perokok yang kedapatan melanggar KTR akan dikenai sanksi denda oleh majelis hakim. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER