Manajemen RSUD Karawang Terlilit Utang Rp 7 Miliar

KARAWANG, SERUJI.CO.ID – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terlilit utang hingga mencapai Rp 7 miliar akibat cukup tingginya piutang yang belum tertagih.

“Itu merupakan utang dari pengadaan obat dan belanja barang habis pakai seperti kapas, perban, alat suntik, dan lain-lain yang dilaksanakan pada tahun 2017,” kata Direktur Utama RSUD setempat Asep Hidayat Lukman, di Karawang, Selasa (9/1).

Ia mengatakan, setelah seluruh pengadaan obat dan belanja barang habis pakai untuk kepentingan medis ditotalkan, jumlahnya mencapai sekitar Rp 7 miliar.

Hingga kini pengadaan obat dan belanja barang habis pakai tersebut belum dibayarkan, sehingga Manajemen RSUD Karawang terlilit utang sekitar Rp 7 miliar.

BACA JUGA:  KPU Garut Siapkan TPS Ramah Disabilitas

“Kegiatan itu masih ditanggung rekanan, dan kita masih utang,” kata Asep.

Menurut dia, Manajemen RSUD Karawang mempunyai utang karena terkendala keuangan. Kondisi itu terjadi karena piutang sekitar Rp 24 miliar belum tertagih selama tahun 2017.

Piutang tersebut merupakan klaim BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang belum tertagih selama 2 bulan, November hingga Desember 2017.

Ia mengatakan, piutang tersebut relatif besar karena sepanjang tahun 2017 pasien RSUD Karawang didominasi peserta BPJS Kesehatan.

Catatan RSUD Karawang, selama Januari hingga Desember 2017, sekitar 70 persen pasien RSUD setempat merupakan peserta BPJS Kesehatan. (Ant/SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Badan Anda Gendut? Inilah Risikonya Bagi Lutut Anda

Badan anda gemuk? inilah resikoanya bagi lutut anda....

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Bagaimana Kalau Prabowo Kalah Lagi?

Terpilih kembali atau tidaknya petahana adalah sebuah hal yang wajar di alam demokrasi. Karena tujuan dari pesta demokrasi, atau yang kita sebut Pilpres ini, adalah untuk mengukur kepuasan dan ketidakpuasan pada petahana.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi