Jabar Akan Berikan Bantuan Keuangan Sekitar Rp200 Miliar Tiap Kabupaten/Kota

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan memberikan bantuan keuangan sekitar Rp200 miliar untuk setiap kabupaten/kota pada tahun 2020.

“Bantuan ini diberikan berdasarkan pengajuan pemerintah kabupaten/kota. Per hari ini kita hanya sanggup di Rp 200-an miliar per daerah. Kalau dirata-rata segitu,” kata Gubernur Emil, Jumat (12/7).

Ia mengatakan keputusan pemberian bantuan keuangan untuk pemkab/pemkot tersebut diutarakan saat dirinya menghadiri acara Kopdar (Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Triwulan II 2019 di Resort Prima Sangkanhurip, Kabupaten Kuningan, Kamis (11/7).

Gubernur Emil mengatakan untuk mewujudkan Jawa Barat Juara Lahir Batin, dibutuhkan anggaran sekitar Rp800 triliun. Sedangkan, APBD Jawa Barat saat ini sekira Rp35 triliun.

Oleh karena itu, Pemprov Jawa Barat akan berupaya agar pembangunan tidak bergantung kepada APBD saja.

Menurutnya, ada delapan pintu anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan Jawa Barat.

Selain APBD Kabupaten/Kota, APBD provinsi, dan APBN, ada lima pintu anggaran lain, yaitu dana swasta melalui KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha) atau Public Private Partnership (PPP), obligasi daerah, dana perbankan, dana umat, dan dana CSR.

Ia mengatakan Pemprov Jawa Barat akan melobi kementerian atau Presiden, supaya bisa memprioritaskan Jawa Barat. Sebab, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.

“Kita komit (berkomitmen) bahwa sumber pembayaran pembangunan ini ada pintu APBN. Kita akan lobi, dengan hasil detail dari Tingkat II (Kabupaten/Kota) saya akan lobi kementerian atau Presiden untuk memprioritaskan Jawa Barat yang memang penduduknya, secara populasi, paling besar,” katanya.

Selain itu, Gubernur Emil juga menyatakan bahwa bantuan keuangan yang akan diberikan Pemprov Jawa Barat kepada Pemda Kabupaten/Kota tidak sembarangan.

Bantuan diberikan berdasarkan kriteria tertentu, seperti jumlah penduduk dan capaian prestasi daerah.

“Kita memberikan (bantuan keuangan) tidak asal memberi, tapi datang dari berdasarkan kualitas dan jumlah penduduk. Kemudian, prestasi Kabupaten/Kota yang bisa dikasih lebih,” katanya.

“Termasuk siapa yang berhasil menyukseskan program provinsi lebih aktif tentu akan kita berikan tambahan,” lanjutnya.

Menurut Emil, melalui Kopdar, pihaknya bisa mengetahui aspirasi Kepala Daerah se-Jawa Barat dan kepala daerah yang hadir dapat menuturkan persoalannya terkait infrastruktur jalan, transportasi, maupun persampahan.

“Masalah kompleksitas, sangat besar. Tapi setengah (aspirasi Kepala Daerah) adalah kembali lagi masalah infrastruktur jalan penghubung, transportasi, persampahan, dan lain-lain,” ucap Emil.

“Tradisi kopdar ini sangat baik, ini adalah tradisi baru. Makin lama Insyaallah akan terjadi minimalisasi dari miskomunikasi yang mungkin kita hadapi,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi