Disnaker Ingatkan Perusahaan Tidak Pekerjakan Anak Dibawah Umur

CIANJUR, SERUJI.CO.ID – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Cianjur, Jawa Barat, mengingatkan pengusaha untuk tidak mempekerjakan anak dibawah umur karena diancaman pidana dan denda.

Sekretaris Disnakertrans Cianjur, Heri Suparjo di Cianjur, Rabu (21/3), mengatakan larangan untuk mempekerjakan anak di bawah umur secara tegas dijelaskan dalam Undang-undang nomor 13/2003 tentang Ketengagakerjaan pasal 68.

“Sudah tegas bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak dibawah umur berdasarkan ketentuan adalah anak yang usianya dibawah 18 tahun. Sedangkan Pasal 70 mengatur tentang pengecualian diperbolehkannya anak dibawah usia 18 tahun bekerja pada perusahaan,” katanya.

Namun persyaratannya usia anak diatas 14 tahun dan pekerjaan yang dilakukan adalah merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan pejabat yang berwenang.

Serta tambah dia, diberikan petunjuk tentang cara melaksanakan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan tersebut.

“Kalau pelajar untuk mendukung kurikulum sudah diatur, tapi yang di luar itu dengan tegas dilarang untuk dipekerjakan,” katanya.

Saat ini Disnakertrans Cianjur, belum menemukan adanya perusahaan yang mempekerjakan anak di bawah umur, namun berdasarkan informasi dihimpun, ada beberapa peternakan yang menggunakan tenaga anak di bawah usia 18 tahun dengan waktu bekerja yang sama dengan pekerja dewasa.

“Kami belum menemukan dan belum menerima laporan, kalau memang ada, kami akan telusuri dan periksa dari persyaratan masuknya. Tentunya perusahaan bisa kena sanksi jika terbukti mempekerjakan anak di bawah umur, termasuk sanksi pidana dan denda,” katanya.

Pihkanya berharap perusahaan tidak melakukan hal tersebut, kecuali mengikuti ketentuan yang ada. Meskipun saat ini masih dibutuhkan lapangan pekerjaan untuk dewasa, sehingga perusahaan didorong membuka lapangan kerja untuk warga Cianjur usia produktif.

“Ikuti saja ketentuan yang ada, pekerjakan mereka yang memang sudah cukup umur. Kami akan awasi dan kami menunggu laporan jika memang ada yang mempekerjakan anak di bawah umur,” katanya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.