Disdikbud Tingkatkan Pengawasan PPDB di Cianjur

CIANJUR, SERUJI.CO.ID – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Cianjur, Jawa Barat, meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019, untuk mencegah terjadinya pungutan liat (pungli).

“Seperti diketahui dalam pelaksanaan PPDB tahun lalu, terjadi pungli dari sejumlah sekolah agar siswa yang tidak lulus tes ataupun ketentuan zonasi tetap diterima di sekolah yang diinginkan,” kata Plt Kepala Disdikbud Cianjur, Oting Zaenal Mutaqin di Cianjur, Senin (17/6).

Ia menjelaskan, rata-rata pungutan tersebut terjadi di sekolah yang dinilai favorit seiring PPDB sejak dua tahun terakhir diberlakukan sistem zonasi dengan pendaftaran online.

“Pendaftaran online diberlakukan untuk mencegah terjadinya pungli, agar pertemuan langsung antara orang tua dengan panitia dapat diminimalisir karena hal tersebut memungkinkan terjadinya pungli,” katanya.

Namun pihaknya tidak menutup kemungkinan masih ada pertemuan yang dilakukan setelah pengumuman penerimaan atau celah lain untuk terjadinya pungli. Sehingga pihaknya akan terus melakukan pengawasan ketat ke setiap sekolah.

“Disdik Cianjur ini, sedang menjadi sorotan warga dari berbagai kalangan, sehingga untuk mempersempit terjadinya praktik penyimpangan pengawasan ketat terus kami lakukan,” katanya.

Pihaknya mengimbau pada orang tua siswa ikut membantu dengan cara segera melaporkan jika ada oknum yang tetap bermain dalam PPDB dengan cara meminta sejumlah uang dengan berbagai dalih.

“Kami akan tindak tegas kalau masih ada oknum panitia atau guru yang memungut uang agar calon siswa dapat lolos ke sekolah yang diinginkan,” katanya.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Demikian Mudah Dikenali Sebagai Hoaks, Info 7 Kontainer Surat Suara Masih Telan “Korban”

Yang membuat saya heran, kenapa para politisi, terutama yang menyebarkan info hoaks ini di akun media sosial (walau dalam bentuk tanya sekalipun) tidak mengenali bahwa info ini adalah hoaks?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER