Dewan Pers Larang Pemda Beri THR untuk Wartawan

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Dewan Pers dalam waktu dekat ini akan membuat surat edaran untuk seluruh pemerintah daerah (pemda), surat tersebut berisi larangan memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada wartawan atau organisasi pers atau wartawan.

“Dan menjelang Bulan Ramadan 2018 ini, kami akan membuat surat edaran kepada pemda bahwa pemda dilarang memberikan THR kepada wartawan,” Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, saat memberikan sambutan pada Deklarasi Peliputan Media Profesional untuk Pilkada/Pemilu Berkualitas di Aula Barat Gedung Sate Sate Bandung, Selasa (10/4).

Menurut dia imbauan pemda agar tidak memberikan THR kepada wartawan dilakukan untuk menghindari penipuan oleh oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan ataupun perusahaan pers.

“Biasanya pemda suka sibuk kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran karena harus melayani permintaan (THR) dari oknum wartawan. Jadi hal ini dilema tentunya,” kata dia.

Imbauan dari Dewan Pers tersebut, kata dia, dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan.

Selain itu, lanjut dia, imbauan tersebut juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktik korupsi yang terjadi saat ini.

“Tentunya kami tidak dapat membiarkan praktik tidak terpuji di mana wartawan, oknum perusahaan pers atau organisasi wartawan saat ini ini yang meminta-minta sumbangan, bingkisan atau THR,” katanya.

Menurut dia, pers atau wartawan harus tetap menjaga independensinya dan jangan terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik dalam menjalankan tugasnya. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

TERPOPULER