Bandung Bertekad Mantapkan Kota Layak Anak

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Kota Bandung bertekad untuk terus memantapkan diri sebagai kota layak anak sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Bandung, Evi S. Shaleha mengatakan, Pemkot Bandung terus berupaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun administrasi.

“Seusai amanat yang tercantum dalam UU nomor 32 tahun 2015. Sudah jelas dalam menjamin semuanya mengenai perlindungan anak, kita harus berdasarkan hukum yang kuat,” ujar Evie di Bandung, Selasa (20/3).

Evie mengatakan, dari sisi infrastruktur, Pemkot sudah membangun beragam taman-taman yang ramah untuk anak. Kebahagiaan serta terjaminnya akses bagi anak menjadi prioritas Pemkot.

Sementara di sisi administrasi seperti akta kelahiran, Pemkot terus mengebut pembuatan agar seluruh anak di Kota Bandung mendapatkannya. Dari data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditargetkan 80 persen anak di Kota Bandung harus memiliki akte kelahiran.

“Pemerintah Kota Bandung akan selalu bahu-membahu menanggulangi segala masalah yang terjadi di lapangan. Dan dengan ini kami akan terus memantapkan predikat dari tingkat pratama dan madya pada tahun sebelumnya,” katanya.

Dalam rancangan kota ramah anak, Pemkot Bandung pun menggelar rapat koordinasi dengan instansi terkait. Ia berharap, dalam rapat koordinasi tersebut segala bentuk kekurangan pelayanan akan selalu dilengkapi.

Perangkat daerah yang tergabung dalam kluster gugus tugas kota layak anak akan terus berupaya meningkatkan peran demi terwujudnya Bandung kota ramah anak.

“Dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah diemban, melalui perangkat daerah kluster gugus tugas kota layak anak, kita akan selalu berusaha memberikan yang terbaik, khususnya meningkatkan peran untuk terwujudnya Bandung ramah anak. Apalagi predikat tersebut belum diraih oleh kota manapun di Indonesia,” kata dia. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

BUMN, Pseudo CEO, dan Efek Negatifnya

vonis hakim menunjukkan bahwa sejatinya Karen bukan direktur sesungguhnya. Bukan direktur utama yang sesungguhnya. Bukan CEO. Karen hanyalah seorang direktur semu. Seorang direktur-direkturan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Saldo Rekening Anda Tiba-Tiba Berkurang/Bertambah? Begini Penjelasan Bank Mandiri

Sejak pagi tadi, Sabtu (20/7) beberapa nasabah Bank Mandiri Tbk (BMRI) mengeluhkan saldo di rekeningnya tiba-tiba berubah. Ada yang saldonya berkurang bahkan jadi nol, ada juga yang tiba-tiba bertambah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.