Aher Usulkan Gaji Kepala Daerah Naik

BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar gaji kepala daerah naik, hal tersebut dilakukan agar para kepala daerah bisa terhindar dari jerat tindak pidana korupsi.

“Saya kira gaji kepala daerah nanti dinaikkan. Usulan ini saya sampaikan langsung kepada Pak Mendagri yang kebetulan ada di sini,” kata Gubernur Aher saat memberikan sambutan pada acara Pembekalan Antikorupsi dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Pasangan Calon Kepala Daerah Se-Jawa Barat di Gedung Sate Bandung, Selasa (17/4).

Aher beralasan gaji kepala daerah perlu dinaikkan karena jika dikalkulasikan gaji bulanan yang didapatkan tidak sebanding dengan modal politik yang dikeluarkan saat menjalani masa kampanye.

“Menjadi seorang kepala daerah itu banyak ke khidmatnya daripada memikirkan soal materi. Saya kira di sini kehebatan para calon kepala daerah. Insha Allah Pilkada Serentak 2018 di Jabar berjalan aman dan lancar,” katanya.

Sementara itu, terkait kegiatan pembekalan antikorupsi kepada calon kepala daerah, pihaknya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada KPK yang telah menginisiasi terselenggaranya kegiatan ini sehingga diharapkan ketika mereka yang nantinya akan terpilih, memiliki komitmen untuk menghilangkan potensi tindak pidana korupsi, kolusi maupun nepotisme.

“Selain itu, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada KPK, karena akan memfasilitasi acara ini dan pengumuman LHKPN masing-masing calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2018 di Jawa Barat,” katanya.

“Tentunya pengumuman LHKPN ini merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan para calon kepala daerah sebelum menduduki jabatan strategis, agar setiap perubahan harta pejabat negara dapat diperiksa lebih lanjut dan diawasi oleh masyarakat, sebagai bentuk pencegahan terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme,” lanjutnya.

Menyikapi usulan tersebut, Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan usulan terkait kenaikan gaji kepala daerah tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Itu bukan wewenang saya, itu kewenangan Pak Menpan. (Usulan Aher agar gaji kepala daerah naik) saya kira kalau gaji naik 1.000 kali lipat kalau mentalnya mental korup dia tetap nggak bisa,” kata Mendagri. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.