Untuk Menjaga Profesionalisme, Insinyur Pun Butuh Sertifikasi Profesional

BALIKPAPAN – Pengurus Persatuan Insinyur Indonesia (PII) wilayah Kaltim mengadakan lokakarya 1 hari di aula PRCC Chevron, Balikpapan, pada 19 Maret 2017. Lokakarya ini diikuti oleh 43 peserta yang berlatar belakang berbagai disiplin ilmu teknik.

Kegiatan ini adalah sebuah upaya dari PII wilayah Kaltim yang mendapat dukungan dari manajemen Chevron untuk proses sertifikasi para insinyurnya. Demikian dijelaskan oleh Ir. Mustamin, IPM Sekretaris Pengurus wilayah Kaltim.

Dalam sambutannya Direktur Eksekutif Dewan Pengurus PII Pusat Ir. Rudianto Handojo, IPM menyampaikan bahwa dengan disahkannya UU 11/2014 tentang Keinsinyuran, nantinya setiap sarjana teknik akan memerlukan registrasi untuk menjalankan profesinya. Hal ini juga merupakan perlindungan bagi profesi insinyur lokal dari dampak globalisasi.

Diakui oleh Rudianto, sejak lahir UU Keinsinyuran, memang banyak yang belum memahami. Namun demikian, khususnya di lingkungan PII makin lama makin banyak yang mengerti dan berusaha memenuhi ketentuan perundangan yang ada. Hal ini terbukti, bahwa sampai saat ini ada sekitar 750 ribu hingga 800 ribu Sarjana Teknik di Indonesia dengan sekitar 23 ribu terdaftar di PII sebagai anggota. Dari 23 ribu tersebut baru sekitar 9 ribu yang terdaftar sebagai Insinyur Profesional.

Sertifikasi ini ada tiga tingkatan yaitu Insinyur Profesional Pratama (IPP), Insinyur Profesional Madya (IPM), dan Insinyur Profesional Utama (IPU). Menurut Rudianto, sebuah profesi akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bila terekam dan mengindahkan etika profesi saat mereka memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat.

Pada lokakarya ini juga dijelaskan tentang etika profesi insinyur yang diperlukan untuk menjaga profesionalisme, kejujuran, keberpihakan pada bangsa dan negara serta pengembangan kapasitas keilmuan.

Etika profesi diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi. Di sisi lain juga untuk melindungi masyarakat dari penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian.

”Untuk itu saya mengharapkan bagi mereka yang sudah mempunyai sertifikat insinyur profesional, jangan sampai melakukan pelanggaran etika,” ucap Rudianto Handojo di depan peserta lokakarya.

Di akhir lokakarya para peserta diberikan bimbingan dan konsultasi untuk pengisian FAIP (Formulir Aplikasi Insinyur Profesional), agar bisa memenuhi syarat registrasi Insinyur Profesional yang telah di tetapkan oleh PII. Setelah peserta mengajukan dokumennya akan dinilai oleh Majelis Penilai (MP) dan hasilnya akan menentukan tingkatan sertifikasi keinsinyurannya apakah IPP, IPM, atau IPU. (Haris Kusuma Adi, CJ Kalimantan)

EDITOR: Iwan Y

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Anda ASN Yang Terpaksa Harus Bercerai? Simak Prosedur Yang Harus Dilalui

Anda seorang ASN dan sedang mengalami masalah rumah tangga yang berujung perceraian? Simak proses percerain ASN berikut, apa yang harus dilakukan dan kewajiban apa yang muncul.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.