Tingkatkan Swasemba Pertanian, Menteri PUPR: Tambah 2 Ribu Proyek Irigasi

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan jumlah proyek irigasi nasional pada 2018 tercatat sebanyak 5.000 unit atau bertambah 2.000 unit proyek dari realisasi 3.000 unit irigasi pada 2017.

“Ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan sektor pertanian dan perkebunan, sehingga swasembada di sektor pertanian ke depan dapat tercapai,” kata Basuki saat meninjau pembangunan infrastruktur untuk mendorong produksi pertanian di Kabupaten Gowa, Kamis (16/2).

Menteri PUPR mendampingi Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Desa Panyangkalang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulsel untuk meninjau program padat karya tunai dalam membuat irigasi tersier. pada kesempatan itu juga Presiden menyambangi lokasi itu untuk berbincang-bincang dengan para petani setempat yang mengikuti program padat karya tunai.

Menurut Menteri PUPR, untuk pembangunan infrastruktur skala besar pada 2017 – 2018 tidak ada lagi, namun hanya melanjutkan pengerjaan proyek yang sudah ada dan diharapkan semua sudah rampung pada 2019.

BACA JUGA:  Dinsos Mataram Siagakan Posko Bencana di Tiga Pantai

“Jadi tidak ada proyek baru, hanya lanjutan saja dan dipastikan proyek yang dikerjakan tidak mangkrah,” ujarnya.

Khusus di wilayah tinjauan menteri PUPR di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, saat ini tengah dibangun irigasi tersier melalui program padat karya tunai dengan memanfaatkan 150 orang tenaga kerja yang sebagian besar adalah petani setempat. Panjang saluran irigasi Bissua ini 1.500 meter dengan nilai proyek Rp157 juta.

Selain pengerjaan proyek irigasi di lokasi itu, lanjut dia, juga dilakukan pembangunan rumah layak huni (bedah rumah) sebanyak 70 rumah bagi warga yang kurang mampu. Untuk rumah yang direhabilitasi mendapatkan bantuan Rp15 juta per rumah, sedang untuk pembangunan rumah layak huni mendapat bantuan Rp30 juta.

“Dari jumlah bantuan itu, misalnya Rp15 juta disisihkan Rp2 juta – Rp3 juta untuk upah buruh yang merupakan warga setempat yang tergabung dalam program padat karya tunai,” ujarnya. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi