Terkait Impor Beras, Pengamat: Kenapa Impor di Tahun Politik?

0
62
Petani panen padi
Petani panen padi (ilustrasi)

PALU, SERUJI.CO.ID – Achrul Udaya, pemerhati ekonomi di Palu, Sulawesi Tengah mengatakan pemerintah Jokowi-JK sebaiknya mempertimbangkan rencana untuk kembali mengimpor beras karena hal itu tidak menguntungkan petani.

Seharusnya, menurut Achrul, justru pemerintah memikirkan bagaimana memperkuat peran Bulog dan Koperasi yang ada di setiap daerah di Tanah Air untuk membeli gabah/beras petani dengan harga yang layak.

“Kitakan ini negara agraria yang seharusnya bisa memenuhi sendiri kebutuhan masyarakat dengan produksi petani. Bukan, sebaliknya setiap terjadi gejolak harga beras di pasaran, buru-buru pemerintah melakukan impor,” katanya.

Menurut Mantan Kepala Cabang PT Sucofindo itu, belum memungkinkan pemerintah mengimpor beras. Apalagi saat ini bertepatan dengan tahun politik.

“Ada apa dengan impor beras?,” tanya Achrul.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian dan Perum Bulog bahwa cadangan beras nasional masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Memang di beberapa daerah saat ini harga beras merangkak naik. Kenaikan dipicu karena belum ada panen. “Kan panennya akan dimulai pada Februari-Maret 2018,” kata Achrul.

“Sebentar lagi di beberapa daerah, termasuk di Provinsi Sulteng akan panen. Menurut hemat saya, pemerintah sebaiknya tidak impor beras, sebab masa panen akan dimulai bulan depan,” ujarnya.

Pemerintah seyogyanya mendorong Bulog dan koperasi yang ada untuk membeli hasil panen petani untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan nasional.

Menurut Fachrul, jika Bulog dan koperasi diberi peran lebih besar untuk pengadaan beras di setiap daerah,niscaya persediaan beras stok nasional akan terjaga dan harga beras di pasar tradisional maupun modern tidak akan merangkak naik seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Selain itu, peran satgas pangan agar lebih didorong untuk mengawasi distribusi dan harga beras di tingkat pengecer agar para pelaku pasar tidak seenaknya menaikan harga sepihak.

“HET sudah ada. Kalau ada pelaku pasar menaikan seharusnya di tindak tegas,” kata Achrul yang juga Sekretaris DPD APINDO Provinsi Sulteng itu.

Asalkan, kata dia, satgas pangan benar-benar melakukan tugasnya sebagaimana tanggungjawab yang telah diberikan pemerintah.

“Kalau peran satgas dilakukan dengan sunguh-sungguh, pelaku pasar tidak akan berani menimbun stok dan menaikan harga, sebab mereka bisa dikenakan sanksi berat,” pungkas Achrul. (Ant/Hrn)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
KPU

KPU: Verifikasi Caleg Akan Diselesaikan Hari Ini

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia menyatakan bakal menyelesaikan verifikasi administrasi calon anggota Legislatif (Caleg) DPR RI pada Sabtu (21/7) malam hari...

Gempa Sumbar Sebabkan 12 Rumah Rusak

AROSUKA, SERUJI.CO.ID - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Solok, Sumatera Barat mencatat sebanyak 12 rumah mengalami kerusakan akibat gempa bumi berkekuatan 5,5 Skala...
Gempa

Solok dan Dharmasraya Juga Rasakan Gempa Padang

PADANG, SERUJI.CO.ID - Gempa berkekuatan 5,5 Skala Richter yang menguncang kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu (21/7) pukul 14.58 WIB juga dirasakan di Solok...

Masyarakat Berlarian ke Luar Rumah Saat Terjadi Gempa di Padang

PADANG, SERUJI.CO.ID- Gempa berkekuatan 5,5 Skala Richter (SR) kembali menguncang kota Padang, Sumatera Barat pada Sabtu (21/7) pukul 14.58 WIB setelah sebelumnya kota itu...
gempa

Gempa Sumbar Tewaskan Satu Orang

PADANG, SERUJI.CO.ID - Seorang warga Lubuk Silasih, Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, bernama Bustami (63) meninggal dunia akibat tertimpa bangunan rumahnya...