Terkait Impor Beras, Pengamat: Kenapa Impor di Tahun Politik?

PALU, SERUJI.CO.ID – Achrul Udaya, pemerhati ekonomi di Palu, Sulawesi Tengah mengatakan pemerintah Jokowi-JK sebaiknya mempertimbangkan rencana untuk kembali mengimpor beras karena hal itu tidak menguntungkan petani.

Seharusnya, menurut Achrul, justru pemerintah memikirkan bagaimana memperkuat peran Bulog dan Koperasi yang ada di setiap daerah di Tanah Air untuk membeli gabah/beras petani dengan harga yang layak.

“Kitakan ini negara agraria yang seharusnya bisa memenuhi sendiri kebutuhan masyarakat dengan produksi petani. Bukan, sebaliknya setiap terjadi gejolak harga beras di pasaran, buru-buru pemerintah melakukan impor,” katanya.

Menurut Mantan Kepala Cabang PT Sucofindo itu, belum memungkinkan pemerintah mengimpor beras. Apalagi saat ini bertepatan dengan tahun politik.

“Ada apa dengan impor beras?,” tanya Achrul.

Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian dan Perum Bulog bahwa cadangan beras nasional masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Memang di beberapa daerah saat ini harga beras merangkak naik. Kenaikan dipicu karena belum ada panen. “Kan panennya akan dimulai pada Februari-Maret 2018,” kata Achrul.

“Sebentar lagi di beberapa daerah, termasuk di Provinsi Sulteng akan panen. Menurut hemat saya, pemerintah sebaiknya tidak impor beras, sebab masa panen akan dimulai bulan depan,” ujarnya.

Pemerintah seyogyanya mendorong Bulog dan koperasi yang ada untuk membeli hasil panen petani untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan nasional.

Menurut Fachrul, jika Bulog dan koperasi diberi peran lebih besar untuk pengadaan beras di setiap daerah,niscaya persediaan beras stok nasional akan terjaga dan harga beras di pasar tradisional maupun modern tidak akan merangkak naik seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Selain itu, peran satgas pangan agar lebih didorong untuk mengawasi distribusi dan harga beras di tingkat pengecer agar para pelaku pasar tidak seenaknya menaikan harga sepihak.

“HET sudah ada. Kalau ada pelaku pasar menaikan seharusnya di tindak tegas,” kata Achrul yang juga Sekretaris DPD APINDO Provinsi Sulteng itu.

Asalkan, kata dia, satgas pangan benar-benar melakukan tugasnya sebagaimana tanggungjawab yang telah diberikan pemerintah.

“Kalau peran satgas dilakukan dengan sunguh-sungguh, pelaku pasar tidak akan berani menimbun stok dan menaikan harga, sebab mereka bisa dikenakan sanksi berat,” pungkas Achrul. (Ant/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Di Hari Kebangkitan Nasional Website Berisi Karya Denny JA Diluncurkan

Denny JA meluncurkan website 300 karyanya di website DENNY JA’s WORLD. Peluncuran webside ini bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional.

Pembunuhan Jurnalis: Selebriti Dunia Menuntut Pertanggungjawaban Pemerintah Israel

Lebih dari 100 selebriti dan artis mancanegara menuntut pertanggungjawaban pemerintah Israel terhadap pembunuhan jurnalis Shireen Abu Akleh.

Bela UAS, Netizen Indonesia Banjiri Akun Medsos Pejabat Singapura

SERUJI.CO.ID - Akun media sosial Presiden Singapura Halimah Yacob...

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Sudah 2 Minggu Jari Kaki Terasa Kebas, Apa Sebabnya?

Mengapa jari kaki saya berasa kebas/baal sdh 2 minggu dan ga hilang kebasnya .. sy sdh minum obat neutotopik dan kaki saya jg spt ketarik dr mulai pinghul hingga ke tungkai

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Segarkan Wajah dengan A I U E O