Soal Freeport, Kapolda Papua Minta Tunggu Keputusan Pemerintah

0
106

TIMIKA – Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw meminta karyawan PT. Freeport Indonesia dan berbagai perusahaan privatisasi serta kontraktornya agar menunggu keputusan pemerintah terkait masa depan operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

“Kita semua menunggu saja, mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk perusahaan ini, karyawan dan juga pemerintah daerah di Mimika,” kata Paulus kepada Antara di Timika, Sabtu (18/2)

Kapolda Papua mengaku sudah lama mengikuti perkembangan situasi dan kondisi PT. Freeport terutama sejak lahirnya UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

UU Minerba tersebut, katanya, mengamanatkan banyak hal. Salah satunya, PT Freeport selaku perusahaan pertambangan mineral diwajibkan membangun industri pemurnian konsentrat (smelter) di dalam negeri.

Selama ini, PT Freeport menggantungkan pendapatannya dari ekspor konsentrat (sekitar 60 persen dari produksi konsentrat yang dihasilkan Freeport) ke luar negeri.

“Kami ikuti betul bagaimana negosiasi awal sejak aturan ini diterbitkan. Pemerintah sebetulnya cukup bijaksana karena memberikan ruang waktu kepada perusahaan agar mengambil langkah-langkah cepat seketika itu. Ini sekarang menjadi problem yang harus kita semua hadapi dan kita mencari solusinya secara bersama-sama,” kata Paulus yang pernah menjabat Kapolres Mimika periode 2003-2005 itu.

Kapolda Papua mengaku telah melaporkan situasi dan kondisi yang terjadi di PT Freeport kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

“Saya sudah laporkan hal ini ke Bapak Kapolri. Beliau sudah menjawab serta membahas masalah ini dengan Pak Richard Adkersson (CEO Freeport McMoRan) dan juga sudah tentu dengan Bapak Presiden (Presiden Joko Widodo),” jelasnya.

Paulus meyakini aspirasi karyawan PT Freeport yang telah disampaikan ke Bupati Mimika Eltinus Omaleng pada saat aksi unjuk rasa damai di Kantor Bupati Mimika, Jumat (17/2), akan diteruskan secara berjenjang ke Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura serta ke Pemerintah Pusat di Jakarta.

Sementara itu untuk memperkuat pengamanan di area pertambangan PT Freeport Indonesia mulai dari Tembagapura hingga Pelabuhan Portsite Amamapare Mimika, Polri telah mendatangkan pasukan tambahan Brimob sekitar 200 personel dari Polda Kalimantan Barat dan Polda Bali.

Ratusan anggota Brimob itu tiba di Timika pada Kamis (16/2).

Kehadiran ratusan anggota Brimob dari dua Polda tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak akibat terhentinya produksi tambang PT Freeport sejak 10 Februari 2017.

EDITOR: Yus Arza

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Jusuf Kalla

Wapres: Tahun Politik Tak Perlu Dikhawatirkan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tahun politik menjelang Pemilu 2019 tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena Pemerintah sudah berpengalaman menghadapi pesta demokrasi lima...
ganjar pranowo

Ganjar: Pilkada Jateng Bebas Gesekan

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meyakini Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah atau disebut Pilkada Jateng pada 2018 berlangsung aman dan bebas...

TKA di Nunukan Didominasi Warga Malaysia

NUNUKAN, SERUJI.CO.ID - Tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengalami peningkatan pada 2017 dengan dominasi warga berasal dari Malaysia. Kepala Seksi Pengawasan dan...
bpom

BPOM-ITS Kerja Sama Pengawasan Obat dan Makanan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur, untuk meningkatkan pengawasan...
OSO-Wiranto

Hanura Harap OSO-Wiranto Kompak Selamatkan Partai

PURWAKARTA, SERUJI.CO.ID - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Tridianto mengatakan seluruh kader partainya berharap Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) dan Ketua...
loading...
KH Luthfi Bashori

Tatkala Maut Menjemput

Tatkala maut akan menjemput kita, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk itu? Teringat Nabi Dawud dalam gubahan kisah ringan, tatkala Beliau dikunjungi malaikat Izrail, maka terjadilah...

Mungkinkah Seruji Sebagai Media Masyarakat Wakaf?

Masyarakat Wakaf merupakan salah satu fundamental terciptanya instrumen ekosistem wakaf sebagai solusi percepatan pembangunan termasuk bidang pembangunan media online bagi ummat. Hingga hari ini wacana...
ujaran kebencian

UU ITE (perlu) Direvisi?

Dalil ujaran kebencian yang kerap digunakan polisi secara serampangan berpotensi menimbulkan persepsi negatif kepada pemerintah. Seakan-akan pemerintah melalui polisi sedang membungkam kritik dan kelompok...