Soal Freeport, Kapolda Papua Minta Tunggu Keputusan Pemerintah

0
134

TIMIKA – Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw meminta karyawan PT. Freeport Indonesia dan berbagai perusahaan privatisasi serta kontraktornya agar menunggu keputusan pemerintah terkait masa depan operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

“Kita semua menunggu saja, mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk perusahaan ini, karyawan dan juga pemerintah daerah di Mimika,” kata Paulus kepada Antara di Timika, Sabtu (18/2)

Kapolda Papua mengaku sudah lama mengikuti perkembangan situasi dan kondisi PT. Freeport terutama sejak lahirnya UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

UU Minerba tersebut, katanya, mengamanatkan banyak hal. Salah satunya, PT Freeport selaku perusahaan pertambangan mineral diwajibkan membangun industri pemurnian konsentrat (smelter) di dalam negeri.

Selama ini, PT Freeport menggantungkan pendapatannya dari ekspor konsentrat (sekitar 60 persen dari produksi konsentrat yang dihasilkan Freeport) ke luar negeri.

“Kami ikuti betul bagaimana negosiasi awal sejak aturan ini diterbitkan. Pemerintah sebetulnya cukup bijaksana karena memberikan ruang waktu kepada perusahaan agar mengambil langkah-langkah cepat seketika itu. Ini sekarang menjadi problem yang harus kita semua hadapi dan kita mencari solusinya secara bersama-sama,” kata Paulus yang pernah menjabat Kapolres Mimika periode 2003-2005 itu.

Kapolda Papua mengaku telah melaporkan situasi dan kondisi yang terjadi di PT Freeport kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

“Saya sudah laporkan hal ini ke Bapak Kapolri. Beliau sudah menjawab serta membahas masalah ini dengan Pak Richard Adkersson (CEO Freeport McMoRan) dan juga sudah tentu dengan Bapak Presiden (Presiden Joko Widodo),” jelasnya.

Paulus meyakini aspirasi karyawan PT Freeport yang telah disampaikan ke Bupati Mimika Eltinus Omaleng pada saat aksi unjuk rasa damai di Kantor Bupati Mimika, Jumat (17/2), akan diteruskan secara berjenjang ke Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura serta ke Pemerintah Pusat di Jakarta.

Sementara itu untuk memperkuat pengamanan di area pertambangan PT Freeport Indonesia mulai dari Tembagapura hingga Pelabuhan Portsite Amamapare Mimika, Polri telah mendatangkan pasukan tambahan Brimob sekitar 200 personel dari Polda Kalimantan Barat dan Polda Bali.

Ratusan anggota Brimob itu tiba di Timika pada Kamis (16/2).

Kehadiran ratusan anggota Brimob dari dua Polda tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak akibat terhentinya produksi tambang PT Freeport sejak 10 Februari 2017.

EDITOR: Yus Arza

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
KPK Tahan Zumi Zola

Kuasa Hukum Beberkan Kondisi Kesehatan Zumi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Muhammad Farizi, kuasa Hukum Gubernur Jambi Zumi Zola membeberkan terkait kondisi kesehatan kliennya itu selama ditahan di Rutan Cabang KPK di...
Mahkamah Agung

Voting Dua Putaran, Sunarto Terpilih Sebagai Wakil Ketua MA

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Kamar Pengawasan di Mahkamah Agung (MA) Sunarto, terpilih sebagai Wakil Ketua MA bidang Non-Yudisial melalui sistem voting dua putaran. "Dr H...
ASEAN

Singapura Akhirnya Setujui Timor Leste Jadi Anggota ASEAN

SINGAPURA, SERUJI.CO.ID - Wakil Tetap RI untuk ASEAN Ade Padmo Sarwono mengatakan sepuluh negara anggota ASEAN menyetujui keanggotaan Timor Leste, namun prosesnya masih membutuhkan...

Indonesia-Papua Nugini Sepakat Perkuat Kerja Sama Perbatasan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini sepakat untuk memperkuat kerja sama perbatasan, seperti disampaikan dalam keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI yang...

Siapapun Cawapres Jokowi, Nasdem Komitmen Tetap Berkoalisi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Jhonny G Plate menegaskan bahwa partai tetap berkomitmen dalam koalisi pemerintahan setelah Jokowi mengumumkan sosok bakal calon...