Sepuluh TKI Minahasa Tenggara Diduga Terlantar di Malaysia


MINAHASA, SERUJI.CO.ID – Sebanyak 10 tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) diduga ditelantarkan oleh oknum penyedia kerja di Malaysia.

“Kami mendapatkan laporan dari keluarga para TKI yang merupakan warga Kecamatan Tombatu, jika ada anggota keluarga mereka yang saat ini diduga telah ditelantarkan oleh seorang penyedia kerja di Malaysia,” kata Camat Tombatu Fredy Kumesan di Ratahan, Jumat (6/4).

Menurut Fredy berdasarkan pengakuan dari keluarga, para TKI tersebut direkrut oleh penyedia kerja di Malaysia dengan janji menjadi tenaga kerja resmi.

“Namun saat ini dapat informasi, para TKI ini sudah bermasalah dengan pihak imigrasi, dan status mereka sebagai tenaga kerja ilegal,” ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknya bersama keluarga langsung menginformasikan hal tersebut ke pemerintah kabupaten (Pemkab) melalui dinas tenaga kerja, dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).

“Kami langsung menyampaikan permas ini ke Disnaker dan ke DPRD untuk bisa difasilitasi permasalahan tersebut,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Disnaker Kabupaten Minahasa Tenggara Robby Sumual ketika dikonfirmasi, menuturkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk penanganan tersebut bersama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).

“Kami menerima laporan ada 10 warga dariTombatu dan Tombatu Utara, empat diantaranya sudah berada di KBRI Malaysia dan enam diantaranya belum ada komunikasi,” ujar Robby.

Lebih lanjut diungkapkan Robby, status penyedia jasa tenaga kerja yang melakukan perekrutan bagi kesepuluh TKI tidak terdaftar di Disnaker Kabupaten Minahasa Tenggara.

“Termasuk dengan kesepuluh TKI ini tidak pernah tercatat sebagai pencari kerja. Sedangkan untuk penyedia jasa ini tidak terdata sebagai penyedia tenaga kerja secara resmi,” jelasnya.

Dari pihak DPRD ketika dikonfirmasi, langsung menindaklanjuti hal tersebut dengan berkoordinasi dengan instansi terkait baik di daerah maupun kementerian.

“Setelah mendapatkan informasi ini, kami langsung berkoordinasi dengan instansi di daerah, dan segera ke Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Luar Negeri untuk menindaklanjuti hal tersebut,” kata Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara Christianov Mokat. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Masa Bakti Dewan Pendidikan 2014-2019 Berakhir, Pemkot Surabaya Buka Rekrutmen

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Supomo mengatakan bahwa proses rekrutmen akan dimulai dengan pendafatran yang dilakukan secara daring (online) mulai hari ini, Selasa (18/2) hingga Jumat (28/2) mendatang.

Fahira ke Haters Anies: Jangan Sering Gol Bunuh Diri Nanti Kehabisan Energi

Bedakan wilayah Bekasi, Tangerang dan DKI saja tidak mampu. Siapa pengelola Kawasan GBK dan Jembatan Utan Kemayoran saja tidak paham. Bagaimana mau mau kritik apalagi menyerang.

Sering Kesemutan di Tangan Maupun Kaki Sejak Usia Muda, Apakah Sebabnya?

Kesemutan yang saya derita mudah timbul, semisal saat mengendarai sepeda motor, tangan saya memegang stang meskipun tidak erat dalam waktu 10 menit kedua tangan saya merasa kesemutan bercampur kebas, dan akan normal kembali apabila saya lepas.

Dinilai Lembek ke China Soal Natuna, PA 212 Minta Presiden Jokowi Pecat Prabowo

Menurut PA 212, langkah yang diambil Prabowo sangat kontras dengan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berkompromi dengan China yang telah melakukan pelanggaran batas wilayah di perairan Natuna.

Inilah Kekayaan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Yang Kena OTT KPK

Jumlah harta Saiful ini melonjak hampir empat kali lipat dibanding saat awal ia menjabat Wakil Bupati Sidoarjo periode 2005-2010, yang berdasarkan LHKPN tertanggal 28 April 2006 bernilai total Rp17.349.095.000.

Flash: Bupati Sidoarjo Kena OTT KPK Terkait Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa

OTT KPK ini, adalah juga yang pertama kali sejak revisi UU KPK diundangkan menjadi UU Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

TERPOPULER

close