Polda Maluku Utara Intensifkan Razia Miras Selama Ramadhan

TERNATE, SERUJI.CO.ID – Jajaran Kepolisian di Maluku Utara (Malut) mengintensifkan razia peredaran minuman keras (miras) untuk mengantisipasi adanya gangguan kamtibmas di daerah ini selama umat muslim menjalankan ibadah Ramadhan.

Kabid Humas Polda Malut, AKBP Hendri Badar di Ternate, Jumat (18/5), mengatakan pihaknya telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di polres kabupaten/kota untuk intensif menggelar razia guna mengntisipasi adanya peredaran miras selama Ramadhan.

Sedangkan, khusus Kota Ternate seringkali terjadinya tawuran antar-kelurahan, tetapi selama Ramadhan aparat kepolisian difokuskan melakukan patroli secara intensif di berbagai titik, guna menghindari adanya gesekan yang akhirnya bisa terjadi tawuran dan tentunya bisa mengganggu kenyamanan umat Muslim dalam menjalankan ibadah Ramadan.

Untuk mencegah peredaran minuman keras di wilayah Malut, selain melakukan razia ke tempat-tempat yang disinyalir menjadi lokasi penjualan miras, juga meningkatkan pengawasan pada semua pintu masuk di Malut, terutama pelabuhan karena miras umumnya dipasok dari Sulawesi Utara melalui kapal laut.


Bahkan, sehari sebelum Ramadhan, Polres Ternate sejak April hingga Mei berhasil memusnahkan 2 ton miras berbagai jenis yang dipasok dari Pulau Halmahera maupun Sulawesi Utara terdiri dari 40 kaleng bir, 1976 liter miras jenis cap tikus dengan tiga orang tersangka.

BACA JUGA:  Pelanggaran Operasi Zebra Didominasi Pelajar dan Mahasiswa

“Salah satu penyebab utama terjadinya gangguan kamtibmas seperti tawuran antar-kampung dan tingkat penganiayaan karena mabuk-mabukkan setelan mengkonsumsi minuman keras, oleh karena itu, polisi berusaha agar pada Ramadan ini tidak ada lagi peredaran barang haram itu,” ujarnya.

Hendri Badar mengatakan, upaya lainnya yang dilakukan jajaran kepolisian untuk menciptakan situasi yang kondusif pada Ramadhan adalah menempatkan personel di pusat-pusat perbelanjaan modern dan pasar tradisional, pelabuhan dan bandara serta masjid, terutama saat pelaksanaan salat tarawih.

Petugas Bhamkamtibmas yang ditempatkan pada setiap desa dan kelurahan terus melakukan koordinasi dengan aparat pemerintahan dan tokoh masyarakat, tokoh agama dan kalangan pemuda setempat, sehingga ada masalah yang bisa memicu terjadinya gangguan kamtibmas bisa segera selesaikan. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi