Pengamat: Pemerintah Jangan Seenaknya Lakukan Reklamasi Pantai

TERNATE, SERUJI.CO.ID – Pengamat Perikanan dan Kelautan dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Mahmud Hasan meminta pemerintah kabupaten/kota di Malut untuk tidak seenaknya melakukan reklamasi pantai di daerah masing-masing.

“Mereklamasi pantai bukan sesuatu yang salah, tetapi harus sesuai aturan dan melalui kajian yang komprehensif,”katanya di Ternate, Rabu (21/3), menanggapi maraknya reklamasi pantai yang dilakukan di sejumlah kabupaten/kota di Malut.

Menurut dia, mereklamasi pantai akan mengakibatkan perubahan ekosistem pantai, yang sudah pasti akan memberi dampak terhadap lingkungan laut sekitarnya dan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Dampak dari reklamasi pantai itu, kata Mahmud Hasan, akan dirasakan dalam jangka panjang, terutama untuk dampaknya terhadap lingkungan laut sekitarnya, seperti ikan akan semakin menjauh dari perairan pantai yang direklamasi.

Ia melihat reklamasi pantai yang dilakukan di sejumlah kabupaten/kota di Malut umumnya untuk memenuhi kebutuhan lahan para pengusaha di lokasi strategis, sehingga reklamasi itu sebenarnya hanya menguntungkan pengusaha.

“Pengusaha memang memanfaatkan lahan reklamasi pantai itu untuk membangun usaha, misalnya pusat perbelanjaan yang dapat memberi sumber pendapatan kepada daerah dan penyediaan lapangan kerja,”katanya.

Tetapi menurut Mahmud Hasan, manfaat yang didapatkan dari keberadaan usaha itu sebenarnya tidak seberapa jika dibandingkan dengan kerugian yang timbul akibat dampak dari reklamasi yang dilakukan.

Ia mengimbau kepada Pemprov Malut, khususnya Badan Lingkungan Hidup agar ketika mengeluarkan izin Amdal reklamasi pantai di kabupaten/kota, jangan hanya melihat aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan jangka panjang bagi masyarakat terhadap pantai yang akan direklamasi.

Selain itu, untuk kawasan pantai yang memiliki nilai sejarah atau kearifan lokal harus bebas dari reklamasi, karena menghilangkan tempat seperti itu untuk kepentingan reklamasi sama artinya dengan tidak menghargai nilai sejarah dan warisan budaya leluhur. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.