Pencairan Dana Desa di Biak Masih Terkendala

0
48
dana desa

BIAK, SERUJI.CO.ID –┬áPencairan dana desa tahap pertama 2018 di Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, masih terkendala hasil audit laporan pertanggung jawaban dana tersebut tahun anggaran 2017 dari 257 kepala kampung sebagai penerima manfaat.

Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Biak Numfor Setyo Budi MAP, di Biak, Sabtu (31/3), mengakui pencairan dana desa 2018 tergantung laporan pertanggung jawaban tahun sebelumnya.

Pencairan dana desa itu pun mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah.

“Pemerintah membuat aturan mekanisme pencairan dana 2018 menjadi tiga tahap sesuai skema baru. Yakni, tahap pertama sebesar 20 persen, tahap kedua 40 persen pada bulan Maret 2018, serta tahap ketiga sebesar 40 persen,” ujarnya.

Pemkab Biak Numfor, lanjut Setyo Budi, telah menyiapkan Peraturan Daerah mengenai APBD serta Peraturan Bupati mengenai tata cara pengalokasian dan rincian dana desa.

Sesuai kebijakan pemerintah, pengalokasian dana desa 2018 bertujuan meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Budi menyebut sesuai arahan Presiden Jokowi agar pelaksanaan dana desa mengarah pada skema padat karya tunai (Cash For Work).

Berdasarkan data alokasi dana desa 2018 di Kabupaten Biak Numfor mencapai Rp180 miliar untuk 257 kampung. (Ant/SU03)

Langganan berita lewat Telegram
loading...
Loading...
BACA JUGA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

TERBARU