Pemusnahan Barang Bukti di Kejari Makassar Diwarnai Ledakan

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID – Pemusnahan barang bukti kasus pidana umum dan narkoba di halaman Kejaksaan Negeri Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (11/4), diwarnai ledakan.

Sejumlah barang bukti yang dimusnahkan antara lain ponsel, ribuan obat-obat terlarang, sabu-sabu dan bahan kosmetik.

Semua barang bukti dimasukkan ke dalam drum yang dipakai sebagai sebagai wadah pembakaran.

Puluhan orang yang ada di kantor kejaksaaan tersebut panik dan berhamburan menyelamatkan diri termasuk wartawan yang saat itu sedang wawancara dengan Pelaksana Tugas Wali Kota Makassar Syamsu Rizal didampingi Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Dicky Rahmat Rahardjono Ledakan tersebut membuat kaca jendela kantor kejaksaan pecah dan dua orang menjadi korban terkena serpian kaca dam meterial ledakan.


Safar (51), satpam pengadilan yang terluka pada bagian kaki kanannya dilarikan ke Rumah Sakit Pelamonia untuk mendapat perawatan.

Ledakan diduga akibat bercampurnya ponsel dan bahan kimia dari produk kosmetik dibakar dalam satu wadah sehingga menimbulkan reaksi hingga terjadi ledakan.

BACA JUGA:  KPU Mulai Usut Kasus Jual Beli Soal dalam Seleksi KPUD Kolaka dan Kolaka Timur

“Kita mau teliti dulu penyebabnya apa, sebab tidak diketahui penyebabnya apa dan langsung terjadi ledakan. Bisa jadi bong, bahan kosmetik ilegal dan baterai ponsel yang terbakar penyebab sampai terjadi ledakan ,” sebut Dicky.

Sementara Wali Kota Makassar Syamsu Rizal usai kejadian itu mengaku sempat bergeser dari tempatnya berdiri untuk menghindari ledakan.

“Suaranya ledakannya besar, saya pun ikut menghindar tadi karena ledakannya tidak jauh dari saya berdiri. Ini insiden yang tidak disengaja dan murni kecelakaan, “ujar Deng Ical.

Kapolsek Panakukang Kompol Wahyu mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan atas kejadian itu. Tim labfor telah melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara (TKP) di halaman Kajari Makassar.

Saat ini tim identifikasi kepolisian sedang mengumpulkan barang bukti serpihan serpihan serta menganalisa atas kejadian tersebut. Garis polisi pun sudah dipasang di tempat kejadian.  (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi