Pemprov Naikkan Tunjangan Kinerja Pegawai

GORONTALO, SERUJI.CO.ID – Mulai tahun 2018, Pemerintah Provinsi Gorontalo akan menaikkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) para pegawainya, yang besarannya bervariasi sesuai jabatan.

Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Kamis (28/12) mengemukakan kenaikan TKD ini merupakan komitmennya bersama Wakil Gubernur Idris Rahim untuk memberikan perhatian kepada para pegawai.

“Meskipun kita melakukan penghematan anggaran yaitu belanja pegawai hanya 40 persen dibandingkan belanja publik 60 persen pada APBD 2018, tapi kesejahteraan pegawai tetap menjadi perhatian kami,” ujarnya di Gorontalo, Jumat (29/12) Ia berharap kenaikan TKD ini dapat menambah motivasi kerja para pegawai, dalam memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

Gubernur meminta setiap pegawai harus senantiasa bekerja cerdas, kerja keras, ikhlas, dan tulus.


“Pegawai juga harus punya integritas. Jangan bikin macam-macam (pelanggaran). Itu pasti akan berpengaruh pada penerimaan TKD. Indikatornya sudah ada, jadi semua tergantung kinerja pegawai yang bersangkutan,” imbuhnya.

BACA JUGA:  Diduga Tenggelam di Sungai Kapuas, SAR Lakukan Pencarian

Dari Data Dinas Keuangan dan Aset Daerah menyebutkan, TKD pada tahun 2018 yang tertinggi diterima oleh Sekretaris Daerah sebesar 30 Juta rupiah/bulan dari tahun sebelumnya 25 juta rupiah.

Para asisten setda akan menerima TKD sebesar Rp 19 juta dari sebelumnya Rp 14,5 juta.

Pejabat setingkat kepala dinas akan menerima TKD setiap bulan sebesar Rp 17 juta dari sebelumnya Rp 13,5 juta.

Untuk jabatan staf ahli gubernur menerima sebesar Rp 15 Juta dari sebelumnya Rp 13 Juta. Angka tersebut juga berlaku untuk jabatan kepala biro.

Kepala Badan Penghubung Jakarta menjadi satu satunya pengecualian untuk jabatan Eselon III dengan menerima TKD sebesar Rp 8,5 juta dari sebelumnya Rp 5,6 juta. Sementara untuk eselon III lainnya, menerima TKD Rp 7,5 juta dari sebelumnya Rp 5,6 juta.

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Reposisi Sekolah Demi Pendidikan

Menempatkan sekolah sebagai lembaga yang paling membentuk keterpelajaran seseorang adalah mitos dan tahayul, kalau tidak bisa disebut hoaks.

GOLPUT: Halal Versus Haram, dan Gerakan Ayo Memilih

Di tahun 2019, kita mencatat ikhtiar gerakan anti Golput yang unik di Indonesia. Promotornya Jeune and Raccord Communication. Tiga anak muda memulai gerakan ini: Monica JR, Riries Puri, Arie Prijono.

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi