Pemkot Ternate Ancam Cabut Izin Tempat Hiburan Malam

TERNATE, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara (Malut) mengancam akan mencabut izin tempat hiburan malam dan panti pijat yang tetap beroperasi pada bulan Ramadan.

“Pemkot sudah mengeluarkan keputusan mengenai larangan tempat usaha seperti itu beroperasi selama Ramadan, jadi kalau ada yang melanggar pasti ditindak tegas, misalnya izinnya dicabut,”kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Ternate, Samin Marsaoly di Ternate, Senin (14/5).

Khusus untuk restoran dan rumah makan, juga dilarang beroperasi selama Ramadan pada siang hari, namun hanya sampai pukul 15:00 WIT, itu pun tidak boleh membuka usahanya secara terbuka sampai waktu berbuka puasa.

Menurut dia, setelah pukul 15:00 WIT restoran dan rumah makan bisa menerima pelanggaan yang datang makan dengan catatan jika sebelum waktu berbuka puasa harus ada menggunakan tirai agar tidak terlihat dari luar.

Restoran dan rumah makan yang juga tidak mematuhi ketentuan itu akan dikenai sanksi tegas, untuk itu diharapkan adanya kesadaran dari mereka untuk mematuhi ketentuan yang sudah ditetapkan Pemkot, karena tujuannya bukan untuk menghalangi usaha mereka.

Samin mengatakan tim dari Disbudpar bersama Sat Pol PP akan terus melakukan pengawasan dilapangan dan tidak akan memberi toleransi apapun kepada siapa pun yang melanggar terkait dengan larangan yang telah dikeluarkan Pemkot Ternate tersebut.

Masyarakat juga diharapkan partisipasinya untuk mengawasi tempat hiburan malam, panti pijak serta restoran dan rumah makan yang ada di wilayah mereka dan jika ada yang beroperasi di bulan Ramadan segera menginformasikannya kepada instansi terkait.

Ia menambahkan, Pemkot Ternate juga telah menyiapkan sejumlah lokasi yang diharapkan menjadi tujuan wisata religi di daerah ini pada bulan Ramadan nanti, di antaranya Masjid Kesultanan Ternate dan sejumlah situs sejarah penyebaran Islam di daerah ini. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pemimpin Belum Lulus

Penggratisan Suramadu: Memperdalam Kekeliruan Kebijakan Pemerintah

"Kebijakan ini dibangun di atas paradigma benua, bertentangan dengan paradigma kepulauan. Dalam paradigma benua, kapal bukan infrastruktur, tapi jalan dan jembatan. Kapal disamakan dengan truk dan bis," Prof Danie Rosyid.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER