Pemkot: Kepemilikan Sertifikat Halal Masih Rendah

MATARAM, SERUJI.CO.ID – Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram Yance Hendra Dirra menyebutkan, kepemilikan sertifikat halal bagi usaha kecil menengah dan industri kecil menengah di kota ini masih rendah.

“Bahkan jumlah usaha kecil menengah (UKM) dan industri kecil menengah (IKM) yang sudah memiliki sertifikat halal terutama untuk hasil olahan pangan tidak sampai 10 persen,” katanya kepada wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (30/4).

Ia mengatakan, meskipun setiap tahun pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk program pemberian sertifikat halal kepada pada pengusaha UKM/IKM, namun tidak semua pengusaha bisa ikut serta.

Padahal setiap tahun pemerintah provinsi mengalokasikan program pemberian label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekitar 800 sasaran penerima dan diberikan secara gratis karena semua biaya telah ditanggung pemerintah provinsi.

Akan tetapi, sambungnya, khusus di Kota Mataram target alokasi pelaksanaan program tersebut tidak pernah mencapai 100 persen, meskipun jumlah kuota sasaran yang diberikan tidak banyak.

“Kebanyakan UKM/IKM belum belum memiliki PIRT (pangan industri rumah tangga) yang menjadi salah satu syarat mendapatkan program label halal gratis dari pemerintah provinsi,” katanya.

Padahal dalam pengurusan PIRT tidak sulit, pelaku UKM/IKM datang langsung mengurus ke Dinas Kesehatan, sebab untuk mendapatkan PIRT tentunya persyaratan yang harus dilalui oleh pelaku usaha olahan makanan adalah proses produksi harus higienis, dan menggunakan bahan-bahan bersih dan halal.

“Untuk mengurus PIRT, pemerintah kota tidak pernah mempersulit, dan kita harus bersama-sama menyadari bahwa sertifikat halal ini sangat penting,” katanya.

Terkait dengan itu, pihaknya aktif melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terutama usaha makanan olahan agar bisa memiliki PIRT dan dapat terakomodasi mendapatkan program pemberian sertifikat halal dari MUI secara gratis.

Dia mengakui, pelaksanaan berbagai program UKM/IKM di Kota Mataram sejauh ini belum dapat dilakukan secara maksimal, sebab jumlah UKM/IKM hingga kini belum memiliki data yang final.

“Dampaknya, berbagai program pemberdayaan UKM/IKM belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat sasaran,” katanya.

Terkait dengan itu, tambahnya, pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar Rp200 juta untuk melakukan validasi data usaha kecil menengah dan industri kecil menengah agar pelaksanaan program kerja lebih efektif dan tepat sasaran. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Soal Publikasi Reuni 212: Kebebasan Pers di Era Media Sosial

Reuni 212 jelas peristiwa besar, jika dilihat banyaknya massa yang berkumpul. Ia juga jelas peristiwa besar jika dilihat dari tertib dan disiplin massa itu. Namun jelas pula Reuni 212 bukan peristiwa netral.

Konsisten Kemaruk Kekuasaan

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hatiā€“hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER