Pemkot: Kepemilikan Sertifikat Halal Masih Rendah

MATARAM, SERUJI.CO.ID – Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram Yance Hendra Dirra menyebutkan, kepemilikan sertifikat halal bagi usaha kecil menengah dan industri kecil menengah di kota ini masih rendah.

“Bahkan jumlah usaha kecil menengah (UKM) dan industri kecil menengah (IKM) yang sudah memiliki sertifikat halal terutama untuk hasil olahan pangan tidak sampai 10 persen,” katanya kepada wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Senin (30/4).

Ia mengatakan, meskipun setiap tahun pemerintah provinsi telah mengalokasikan anggaran untuk program pemberian sertifikat halal kepada pada pengusaha UKM/IKM, namun tidak semua pengusaha bisa ikut serta.

Padahal setiap tahun pemerintah provinsi mengalokasikan program pemberian label halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekitar 800 sasaran penerima dan diberikan secara gratis karena semua biaya telah ditanggung pemerintah provinsi.

Akan tetapi, sambungnya, khusus di Kota Mataram target alokasi pelaksanaan program tersebut tidak pernah mencapai 100 persen, meskipun jumlah kuota sasaran yang diberikan tidak banyak.

“Kebanyakan UKM/IKM belum belum memiliki PIRT (pangan industri rumah tangga) yang menjadi salah satu syarat mendapatkan program label halal gratis dari pemerintah provinsi,” katanya.

Padahal dalam pengurusan PIRT tidak sulit, pelaku UKM/IKM datang langsung mengurus ke Dinas Kesehatan, sebab untuk mendapatkan PIRT tentunya persyaratan yang harus dilalui oleh pelaku usaha olahan makanan adalah proses produksi harus higienis, dan menggunakan bahan-bahan bersih dan halal.

“Untuk mengurus PIRT, pemerintah kota tidak pernah mempersulit, dan kita harus bersama-sama menyadari bahwa sertifikat halal ini sangat penting,” katanya.

Terkait dengan itu, pihaknya aktif melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terutama usaha makanan olahan agar bisa memiliki PIRT dan dapat terakomodasi mendapatkan program pemberian sertifikat halal dari MUI secara gratis.

Dia mengakui, pelaksanaan berbagai program UKM/IKM di Kota Mataram sejauh ini belum dapat dilakukan secara maksimal, sebab jumlah UKM/IKM hingga kini belum memiliki data yang final.

“Dampaknya, berbagai program pemberdayaan UKM/IKM belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan tepat sasaran,” katanya.

Terkait dengan itu, tambahnya, pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar Rp200 juta untuk melakukan validasi data usaha kecil menengah dan industri kecil menengah agar pelaksanaan program kerja lebih efektif dan tepat sasaran. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pasca Kecelakaan Tulang Belakang, Kaki Sering Nyeri dan Perih, Apa Sebabnya?

Pada 16 tahun yang lalu saya pernah kecelakaan dan tiga ruas tulang belakang remuk. 3 bulan awal kaki kiri saya tidak bisa berjalan, 6 bulan berikutnya sudah bisa jalan walaupun tidak sekuat kaki kanan, sampai sekarang.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi