Pemkab MTB Butuh Sirene Peringatan Dampak Gempa

AMBON, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara Barat (MTB) membutuhkan pengadaan sirene peringatan dampak gempa tektonik yang berdasarkan catatan BMKG mengguncang daerah ini hampir setiap hari.

“Sirene peringatan dampak gempa tektonik memang belum ada di MTB sehingga perlu mengusulkan pengadaannya ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),”kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) MTB, Cornelis Batmomolin, di Ambon, Rabu (28/3).

Pertimbangannya, kabupaten yang secara geografis bertetangga dengan Australia dan Timor Leste itu setiap hari diguncang gempa tektonik dengan kekuatan kurang dari 3 Skala Richter (SR).

“Kami memang tidak bisa pengadaan sirene tersebut dengan memanfaatkan APBD MTB karena membutuhkan biaya besar, termasuk melatih tenaga operasional,” ujar Cornelis.

Karena itu, dia mempertimbangkan untuk mengajukan usul kepada Bupati MTB, Petrus Fatlolon agar mengajukan permohonan bantuan pengadaan sirene tersebut ke BNPB.

“Operasional sirene tersebut minimal bisa dimanfaatkan untuk mengarahkan masyarakat bila terjadi gempa tektonik dengan skala besar yang kemungkinan terjadi gelombang pasang (tsunami),” tandas Cornelis.

Catatan Antara, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan bahwa Maluku termasuk salah satu daerah yang rentan dan rawan terjadi bencana alam berupa gempa tektonik yang dapat menimbulkan kerusakan berat, termasuk terjadinya tsunami.

Maluku berada pada pertemuan tiga lempeng besar, yakni Pasifik, Indo Australia, dan Eurasia.

Lempeng Indo Australia masuk ke bawah Eurasia, bertemu dengan Lempeng Pasifik sehingga mengakibatkan patahan yang tidak beraturan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Tim peneliti BNPB bersama Unesco, beberapa daerah di Maluku yang tergolong rawan gempa di antaranya Seram Bagian Utara, Kabupaten Maluku Tengah, mengingat sebagian besar patahan di bawah laut berada di daerah tersebut.

Jika gempa besar melanda daerah Seram utara, diperkirakan dapat menimbulkan gelombang pasang dengan ketinggian antara 10-15 meter, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi.

Sedangkan, Kota Ambon dan Pulau Ambon, Pulau Haruku dan Pulau Saparua sesuai data BNPB kemungkinan tsunami dapat terjadi dengan ketinggian antara tiga hingga delapan meter. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Form Konsultasi Hukum SERUJI

Untuk berkonsultasi dengan para pakar pengasuh rubrik "Konsultasi Hukum SERUJI" (KHS) silahkan isi form ini selengkap mungkin dan dengan data yang benar. Seluruh data kami jamin terjaga kerahasiaannya.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER