Pemkab Kotawaringin Timur Janji Permudah Izin UMKM

SAMPIT, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menjanjikan kemudahan pembuatan izin terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Wakil Bupati Kotim, Muhammad Taufiq Mukri di Sampit, Senin (30/4) mengatakan, fasilitas kemudahan itu diberikan agar dapat merangsang minat pelaku UMKM mengurus perizinannya.

“Legalitas sebuah usaha sangat penting, untuk itu kami akan memfasilitasi semua yang diperlukan pelaku UMKM,” ucapnya.

Perizinan erat kaitannya dengan pejak. Dengan dibayarnya pajak maka ada nilai tambah bagi daerah di sektor sumber pendapatan asli daerah (PAD).


Menurut Taufiq Mukri, pemerintah berkomitmen akan terus mendorong, membina dan membangkitkan pelaku UMKM agar berkembang dengan baik.

“UMKM merupakan ujung tombak perekonomian daerah, untuk itu keberadaannya harus didukung dan diberikan pembinaan agar dapat berkembang,” katanya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Imdustri (Kadin) Kotawaringin Timur Susilo mengatakan, perkembangan UMKM di daerah itu cukup lamban, hal itu karena kurangnya pembinaan dan tingkat ke kreatifpan pelaku UMKM juga rendah.

BACA JUGA:  Tidak Ada Wartawan Anggota PWI yang Dianiaya Petugas

“Data yang ada di kami, di Kotawaringin Timur ini ada sebanyak 800 pelaku UMKM. Dari jumlah itu yang aktif hanya sekitar 200 UMKM, dan yang benar-benat menjalankan bisnisnya cuma 50 UMKM,” terangnya.

Susilo berharap dengan adanya pembinaan dari pemerintah UMKM yang saat ini hidup segan mati pun tidak mau bisa bangkit dan berkembang.

“Berbagai terobosan telah kami lakukan untuk membangkitkan semangat dan kreatifitas UMKM, salah satunya dengan mengundang beberapa pelaku UMKM yang telah maju dari daerah lain, seperti pulau Jawa dalam kegiatan pameran. Dari situ diharapkan terjadi pertukaran pengalaman dan hingga terjadi jalinan kerja sama,” demikian Susilo. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi