Pemkab Kotawaringin Timur Janji Permudah Izin UMKM


SAMPIT, SERUJI.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menjanjikan kemudahan pembuatan izin terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Wakil Bupati Kotim, Muhammad Taufiq Mukri di Sampit, Senin (30/4) mengatakan, fasilitas kemudahan itu diberikan agar dapat merangsang minat pelaku UMKM mengurus perizinannya.

“Legalitas sebuah usaha sangat penting, untuk itu kami akan memfasilitasi semua yang diperlukan pelaku UMKM,” ucapnya.

Perizinan erat kaitannya dengan pejak. Dengan dibayarnya pajak maka ada nilai tambah bagi daerah di sektor sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Menurut Taufiq Mukri, pemerintah berkomitmen akan terus mendorong, membina dan membangkitkan pelaku UMKM agar berkembang dengan baik.

“UMKM merupakan ujung tombak perekonomian daerah, untuk itu keberadaannya harus didukung dan diberikan pembinaan agar dapat berkembang,” katanya.

Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Imdustri (Kadin) Kotawaringin Timur Susilo mengatakan, perkembangan UMKM di daerah itu cukup lamban, hal itu karena kurangnya pembinaan dan tingkat ke kreatifpan pelaku UMKM juga rendah.

“Data yang ada di kami, di Kotawaringin Timur ini ada sebanyak 800 pelaku UMKM. Dari jumlah itu yang aktif hanya sekitar 200 UMKM, dan yang benar-benat menjalankan bisnisnya cuma 50 UMKM,” terangnya.

Susilo berharap dengan adanya pembinaan dari pemerintah UMKM yang saat ini hidup segan mati pun tidak mau bisa bangkit dan berkembang.

“Berbagai terobosan telah kami lakukan untuk membangkitkan semangat dan kreatifitas UMKM, salah satunya dengan mengundang beberapa pelaku UMKM yang telah maju dari daerah lain, seperti pulau Jawa dalam kegiatan pameran. Dari situ diharapkan terjadi pertukaran pengalaman dan hingga terjadi jalinan kerja sama,” demikian Susilo. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Potret Pengelolaan BUMN: Prinsip GCG vs Managemen “Koncoisme”

Fenomena pengelolaan BUMN dan BUMD yang tidak mengindahkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG sangat potensial membawa kerugian dan kebangkrutan terhadap perusahaan BUMN dan BUMD yang bersangkutan.

Reuni 212, Aksi Yang Berat Terasa Ringan

Aksi reuni 212 tahun 2018 ini bukan hanya dihadiri oleh kaum muslimin, tapi juga oleh pemuka lintas agama. Sebuah spirit yang sangat besar pengaruhnya untuk perubahan bangsa ke depan. Ini sebuah bukti lagi, bahwa umat islam bukan pecundang. Umat Islam bukan teroris pemecah belah bangsa, umat islam bukan anti kebhinnekaan .....

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close