Pemilu 2019 di NTT: Sebanyak 11 Petugas KPPS Meninggal dan 159 Lainnya Sakit

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mencatat jumlah penyelenggara Pemilu serentak 2019 yang meninggal dunia di wilayahnya sebanyak 11 orang.

“Selain 11 meninggal, 159 penyelenggara lainnya mengalami sakit dan sebagian di antaranya masih menjalani perawatan,” kata Juru Bicara Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT, Yosafat Koli di Kupang, Jumat (17/5).

Ke-11 petugas yang meninggal dunia itu adalah Blandina Rafu (31 tahun), petugas KPPS di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, wilayah yang berbatasan dengan negara Timor Leste.

Kemudian Yahya D. Ora, petugas PPS Dusun I Desa Nekmese, Kecamatan Amarasi Selatan, yang meninggal dunia pada 16 April.

Berikutnya Godlief Tefnai, anggota kelompok pantia pemungutan suara (KPPS) pada TPS 09, Desa Menelalete. Kemudian Hely Welhelmina Malan Dadik (37), petugas penyelenggara pada Desa Poto, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.

Selain itu, Yunus Sapay petugas penyelenggara pada Desa Oebeko, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten TTS. Korban meninggal lain adalah Godlief Tefnai, petugas KPPS di Kelurahan Minelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Junus Ama Ki’i (35 tahun), petugas keamanan pada Kelurahan Watulabara, Kecamatan Wewea Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya serta Saferius Sandra (21 tahun), petugas KPPS Desa Poco Dedeng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

Fredrika Pige Tadu (56), asal Desa Lewa Paku, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur dan Frasiskus Marto Mola, penyelenggara pada Desa Kanganar, Kecamatan Detukeli, Kabupaten Ende.

Korban yang meninggal dunia ini, belum termasuk aparat keamanan dan petugas pengawas pemilu yang turut menjadi korban selama pelaksanaan Pemilu 2019.

Yosafat Koli mengatakan, semua korban yang meninggal dunia akan diberikan santunan oleh KPU.

“Kalau biaya perawatan yang sakit, saya belum tahu karena belum ada petunjuk dari KPU RI,” katanya menjelaskan.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Lompatan Kinerja Helmy Yahya

Yang harus dikelola Helmy bukan hanya peralatan yang jadul, namun juga anggaran yang sangat minim. Dengan jumlah karyawan terbatas, TVRI masih harus mengelola pemancar yang berlokasi di seluruh Nusantara, bahkan di pelosok negeri yang tidak marketable seperti di Pulau Miangas atau Rote.

Modernisasi di Sana Dimulai Dengan Pajak Untuk Pria Yang Berjenggot

Para pria dianjurkan tidak berjenggot. Bagi yang bersikeras tetap berjenggot, mereka dikenakan pajak, sesuai dengan status sosial dan profesi.. Lama saya terdiam mengenang tokoh yang begitu terobsesi membaratkan negaranya: Peter the Great. Soal jenggotpun, ia atur.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi