Pantau Kinerja ASN, Pemprov Maluku Berlakukan Sistem Elektronik

AMBON, SERUJI.CO.ID – Pemerintah provinsi (Pemprov) Maluku akan memberlakukan pengisian laporan kerja tahunan dalam sistem elektronik kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 1 April 2018.

“Jadi masing-masing ASN harus ada laporan kinerja tahunan yang dipantau atasannya setiap bulan melalui sistem elektronik,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Maluku, Femmy Sahetapy, di Ambon, Jumat (9/3).

Sistem ini mewajibkan setiap ASN saat masuk kantor harus memasukkan data berupa apa yang dikerjakan hari ini.

“Penilaian ini berpengaruh kepada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) maupun proses pengusulan kenaikan golongan,” ujar Femmy.


Karena itu, BKD Pemprov Maluku sedang melatih sejumlah ASN untuk menjadi admin di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BACA JUGA:  Kesadaran Rendah Terhadap Kanker, Dinkes Lakukan Program Nasional

“Penerapannya hendaknya memperlancar setiap pemimpin OPD memantau kinerja stafnya secara objektif dan transparan,” kata Femmy.

Dia mengemukakan, setiap ASN pada tanggal 1-3 bulan berjalan diberikan kesempatan untuk memperbaiki lapiran kinerja.

Selanjutnya, pada tanggal 4 sistemnya kembali dikunci untuk penilaian pada tanggal 5-8 oleh masing-masing pemimpin OPD.

Prosesnya setelah penilaian selesai, maka sistem kembali akan dikunci dan dilakukan verifikasi sehingga dapat menentukan apakah ASN itu pantas mendapatkan TKD atau tidak.

“Pastinya bila kinerja ASN baik berarti tidak bermasalah untuk proses pencairan TKD maupun kenaikan golongan, makanya diharapkan penerapannya sistem elektronik ini ditaati,” tandas Femmy. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Puasa: Detoksifikasi Dalam Kehidupan Bergelimang Racun

Penelitian juga menunjukkan bahwa pada saat puasa kadar DDT didapatkan meningkat dalam feses, urin dan keringat mereka yang sedang berpuasa. Ini lah salah satu manfaat utama puasa dalam bidang kesehatan, detoksifikasi, purifikasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi