NTB Dukung Penuh Pengesahan RUU Pemerintah Daerah Kepulauan

MATARAM, SERUJI.CO.ID –¬†¬†Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan dukungan penuh atas pengesahan Rancangan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah Kepulauan, atau dikenal RUU Pemerintah Daerah Kepulauan.

“Sebagai daerah yang memiliki ratusan pulau, dengan dua pulau utama, yaitu Pulau Lombok dan Sumbawa, Pemerintah Provinsi NTB memberikan dukungan penuh atas pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Kepulauan,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB H Rosiady H Sayuti dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (30/1).

Dalam RUU Pemerintah Daerah Kepulauan itu, ujar Rosiady, substansinya adalah berisikan tambahan kewenangan dan dana alokasi bagi daerah-daerah dengan karakteristik kepulauan. Apalagi saat ini, RUU tersebut telah masuk dalam rencana Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018.

“Karenanya, dukungan tersebut disampaikan sebagai bentuk dukungan atas rancangan undang-undang yang diinisiasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI,” katanya menjelaskan.

Sekda NTB yang akrab disapa Pak Ros, bersama sejumlah kepala daerah kepulauan di Indonesia itu melakukan penandatanganan deklarasi hasil konferensi.

Deklarasi tersebut berisi tiga poin yang didasarkan atas perkembangan politik dan pembangunan nasional terutama program legislasi nasional. Yakni, pertama menegaskan prinsip perjuangan pemerintah dan masyarakat daerah kepulauan untuk tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta Bhineka Tunggal Ika.

Kedua, sepakat mendukung percepatan penetapan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan menjadi undang-undang daerah kepulauan berdasarkan program legislasi nasional.

Ketiga, atas dasar kepastian hukum, sebelum penetapan rancangan undang-undang tentang daerah kepulauan menjadi undang-undang daerah kepulauan, mendesak pemerintah untuk secara konsekuen dan bertanggung jawab melaksanakan seluruh ketentuan pasal 27, pasal 28, pasal 29 dan padal 30 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. (Ant/SU03)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER