Menkopolhukam Ajak Semua Pihak Pulihkan Sulteng Pascabencana

PALU, SERUJI.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengajak semua pihak agar bersinergi dalam memulihkan situasi melalui rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa, tsunami dan likuefaksi yang memorak porandakan tiga daerah terparah di Provinsi Sulawesi Tengah.

“Penyumbang, pemerintah daerah dan masyarakat korban bencana harus bersinergi memulihkan daerah ini. Saya kira ini satu kesatuan yang harus dibangun dan dirawat,” kata Wiranto saat meninjau pembangunan hunian tetap di Palu, Senin (1/6).

Sebelum meninjau pembangunan hunian tetap di Kelurahan Tondo, Kecamatan Ulujadi, Menkopolhukam di dampingi Menteri Pertanahan dan ATR Sofyan Djalil, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, Ketua Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk pemulihan Sulteng Arie Setiadi, Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng Hidayat Lamakarate meletakkan batu pertama pembangunan hunian tetap untuk warga terdampak di Kabupaten Sigi bertempat di Desa Pombewe.

Ia berterima kasih kepada Yayasan Budha Tzu Chi yang telah berkontribusi membantu pembangunan hunian tetap direncanakan 1.000 unit tahap pertama untuk korban gempa,tsunami dan Likuefaksi Palu diatas lahan yang telah disediakan pemerintah setempat dan selanjutnya 500 unit tahap dua.

Ia menilai, bantuan kemanusiaan diberikan yayasan Budha Suci untuk korban bencana Palu cukup besar, secara finansial biaya pembangunan hunian tetap membutuhkan anggaran tidak sedikit.

“Saya kira kalau kita bersinergi bersama proses pembangunan akan cepat. Kita jangan menuntut yang terlalu muluk-muluk, apa yang ada saat ini kita syukuri karena baru itu yang mampu diberikan,” ujar Wiranto.

Ia berpesan kepada masyarakat sudah saatnya bangkit dari ketidakberdayaan setelah sembilan bulan lalu gempa, tsunami dan likuefaksi yang menghantam Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan sebagian wilayah Kabupaten Parigi Moutong.

“Kita harus bekerja kembali menghidupi keluarga, jangan sampai kita bergantung dengan bantuan pemerintah maupun pihak lain, sudah saatnya kita hidup mandiri,” tuturnya.

Pada kunjungannya di hunian sementara Desa Mpanau, Kecamatan Biromaru, Sigi, Menkopolhukam disambut hangat penyintas dan mereka berharap pemerintah agar menyelesaikan persoalan-persoalan kesejahteraan masyarakat.

Arif, warga Mpanau, mengatakan, masih banyak penghuni hunian sementara belum terdaftar sebagai penerima dana jaminan hidup dari pemerintah, meskipun sebelumnya telah dilaksanakan penyerahan simbolis oleh Kementerian Sosial.

“Saat itu kami sudah di data sebanyak tiga kali, setelah hasilnya keluar ternyata nama-nama mereka tidak masuk dalam daftar penerima jaminan hidup. Saya kira ini perlu menjadi perhatian pemerintah,” kata Arif.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER