Mengharapkan Kerja Nyata Montara Task Force

KUPANG, SERUJI.CO.ID – Montara Task Force atau Satuan Tugas Montara adalah suatu lembaga yang dibentuk Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengambilalih kasus pencemaran minyak di Laut Timor yang terjadi pada 21 Agustus 2009.

Satgas Montara yang dibentuk pada 13 Agustus 2017 itu bertugas memonitor, mencermati, dan berdialog dengan semua pihak untuk menyelesaikan kasus tumpahan minyak di Laut Timor secara menyeluruh dan tuntas.

Ketua Tim Advokasi Rakyat Korban Montara Ferdi Tanoni mengatakan sikap tegas Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan membentuk Montara Task Force itu untuk mendorong Australia agar bisa bekerja sama dalam mencari solusi penyelesaian kasus Montara.

Lembaga yang dibentuk ini merupakan representasi dari pemerintah dan rakyat korban Montara di Nusa Tenggara Timur agar kasus pencemaran yang sudah berjalan hampir sembilan tahun lamanya itu segera diselesaikan.

Menteri Luar Negeri Australia Julie Isabel Bishop telah memberikan respons yang positif terhadap permintaan Menko Luhut Pandjaitan, dan memberikan tanggapan positif terhadap permintaan rakyat korban melalui sebuah surat tertanggal 7 Pebruari 2018.

Dengan demikian, Montara Task Force harus segera dan secepatnya mengambialih seluruh urusan kasus pencemaran Laut Timor secara menyeluruh dan tuntas.

“Pemerintah Australia tidak bisa melakukan partisipasi secara maksimal dalam penyelesaian kasus Montara, karena Pemerintah Indonesia sedang menggugat PTTEP di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” kata Julie Bishop.

Baca juga: Cari montara Korban Pencemaran Minyak Montara Puji Langkah Menteri LHK

Namun, gugatan tersebut sudah dicabut kembali setelah rakyat korban Montara mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencabutnya sejak 6 Februari 2018.

“Dengan dicabutnya gugatan tersebut, kami mendesak Jakarta segera berkoordinasi dengan Pemda NTT dan rakyat korban untuk menyelesaikan kasus tersebut,” kata Tanoni.

Atas dasar itu, Menko Kemaritiman selaku Ketua Montara Task Force dapat bersikap tegas terhadap Menteri LHK untuk mengambi alih seluruh urusan kasus pencemaran Laut Timor agar tidak membingungkan Pemerintah Australia.

Pemerintah Australia saat ini sedang menunggu sikap tegas Menko Luhut Pandjaitan dalam penyelesaian kasus ini agar tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara.

“Kasus tumpahan minyak ini akan segera terselesaikan hanya menunggu sikap tegas dari Menko Kemaritiman untuk memberikan kuasa penuh kepada Montara Task Force untuk melanjutkan langkah-langkah penyelesaiannya,” ujar Tanoni yang juga mantan agen imigrasi Australia itu.

Upaya penyelesaian terhadap pencemaran minyak di Laut Timor ini benar-benar menguras tenaga dan pikiran, karena pemerintah Indonesia terkesan apatis dan membiarkan sekelompok masyarakat di bawah pimpinan Ferdi Tanoni untuk berjuang sendiri hingga saat ini.

Baca juga: Australia Harapkan Kasus Montara Segera Berakhir

Antropolog Budaya dari Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang Pater Gregor Neonbasu SVD, PhD melukiskan kasus pencemaran Laut Timor akibat meledaknya anjungan minyak Montara pada 2009 lalu merupakan sebuah pengkhianatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

“Sudah sembilan tahun dampak meledaknya minyak itu masih menyisahkan penderitaan bagi masyarakat di Timor Barat, Nusa Tenggara Timur, khususnya para petani rumput laut, nelayan serta masyarakat pesisir,” katanya.

Rohaniwan Katolik itu mengatakan kerugian ekonomi sudah pasti ada karena mereka kehilangan sumber mata pencaharian di laut, selain itu banyak pula menderita berbagai penyakit sebagai dampak langsung pencemaran tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER