Maluku Utara Masih Rawan Kekerasan Perempuan

TERNATE, SERUJI.CO.ID – Sejumlah pemerhati menyatakan, Provinsi Maluku Utara (Malut), merupakan salah satu daerah yang masuk zona rawan kekerasan terhadap perempuan dan anak, menyusul tingginya kasus penganiayaan yang dilaporkan ke aparat penegak hukum setempat.

“Kasus asusila oknum guru SMP Nurul Hasan, kasus kekerasan mahasiswi Labuha dan ada orang tua yang secara tega mencabuli anak kandungnya merupakan kasus yang membuktikan kalau Malut masih rawan terjadi kekerasan bagi kaum perempuan,”kata Pemerhati Perempuan dan Anak Maluku Utara Rusmina H Hasan di Ternate, Sabtu (21/4).

Bahkan, ada pula kasus kekerasan terhadap perempuan ada beberapa kasus yang terjadi sekarang di Malut misalkan seorang perempuan berinisia FI (17 tahun) menjadi korban kekerasan ini harus dihentikan.

Menurut Rusmina, hal itu merupakan perbuatan yang sangat keji dimana posisi perempuan sangat dilecehkan dan terdiskriminasi.

“Jika kita sedikit megulas apa yang terjadi terhadap Fitri mengalami beberapa kekerasan dan dari hasil pemeriksaan luar dinyatakan bahwa korban terikat kedua tangganya di tengah hutan, ini harus menjadi refleksi bagi kita untuk kobarkan semangat kartini,” katanya.

Untuk itu, dia meminta agar aparat kepolisian dapat memproses berbagai kasus yang dilakukan pelaku kekerasan terhadap perempuan.

Bahkan, pihaknya mendorong agar penggiat aktivis perempuan dan beberapa elemen masyarakat harus mendorong supaya pengesahan rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual segera dibahas di DPR.

“Sebab, pemerintah sudah menyatakan igin memperberat hukuman untuk belaku kekerasan seksual,” kata mantan aktivis HMI tersebut.

Sehingga, pentingnya UU kekerasan seksual segera disahkan oleh pemerintah, lantaran, peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan terus mengalami lonjatan yang mengkhawatirkan.

Bahkan, kata Rusmina, jika dilihat selama satu hari bila dirata-ratakan kasus kekerasan terhadap perempuan selama satu hari mencapai 45 kasus yang terjadi di Indonesia dan semua ini perlu ditekan lewat UU Kekerasan terhadap perempuan. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

BPK dan Bencana

Ruang Publik yang Manusiawi bersama Pancasila

Indeks dalam konteks ini telah berhasil mengucapkan sayonara pada ide sekularisme.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Bantah Keterangan Polisi, BPK Tegaskan Belum Pernah Audit Dana Kemah Pemuda Islam

Ternyata BPK menyatakan belum ada permintaan audit terkait kegiatan Apel dan Kemah Pemuda Islam 2017. Bahkan, BPK pun belum pernah melakukan ekspose terkait dugaan penyimpangan dana atas kegiatan tersebut yang menjerat Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak.

dr. Antina Nevi Hidayati, SpKJ